Aksi Demo Pelajar SMAN 9 Tambun Selatan Terkait Dugaan Pungutan Liar dan Fasilitas Sekolah yang Tidak Memadai

Date: 2025-06-04

Category: Kejahatan

Rangkuman Ratusan pelajar kelas X dan XI dari SMAN 9 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menggelar aksi damai pada Selasa, 3 Juni 2025, untuk menuntut kejelasan dari kepala sekolah terkait dugaan pungutan liar yang berkedok sumbangan. Mereka mengeluhkan praktik penarikan uang untuk pembangunan gedung sekolah dan pengadaan alat pendingin ruangan mushala yang tidak kunjung terealisasi. Seorang pelajar berinisial RP menyatakan bahwa orangtuanya telah membayar Rp 500.000 setiap tahun sejak 2023, namun fasilitas yang dijanjikan belum ada. Selain itu, fasilitas usaha kesehatan sekolah (UKS) dinilai sangat minim, hanya berupa meja tanpa kursi dan kasur, serta obat-obatan yang tidak tersedia. Pelajar juga mengungkapkan adanya dugaan pemaksaan tanda tangan kehadiran untuk kegiatan internal sekolah yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Aksi ini mencerminkan keresahan siswa terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana di sekolah mereka.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Aksi damai yang dilakukan oleh pelajar SMAN 9 Tambun Selatan menyoroti dugaan pungutan liar yang berkedok sumbangan, seperti pembangunan gedung sekolah dan pengadaan alat pendingin ruangan mushala. Pelajar mengungkapkan ketidakpuasan terhadap transparansi penggunaan dana sumbangan, dengan beberapa siswa mengklaim bahwa fasilitas yang dijanjikan tidak terealisasi. Mereka juga mempertanyakan kondisi fasilitas kesehatan sekolah yang minim dan penggunaan dana pribadi untuk membeli obat. Tuntutan mereka mencerminkan keinginan untuk akuntabilitas dan kejelasan dalam pengelolaan dana sekolah. Dari sisi Konservatif: Tindakan pelajar dalam mendemo kepala sekolah menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap pengelolaan sumbangan yang dianggap tidak jelas. Meskipun ada pengumpulan dana untuk pembangunan gedung dan fasilitas lainnya, pelajar merasa bahwa hasilnya tidak sesuai harapan. Mereka juga mengungkapkan kekhawatiran mengenai pemaksaan tanda tangan untuk kegiatan yang tidak mereka pahami, yang menunjukkan adanya masalah dalam komunikasi antara pihak sekolah dan siswa.