Normalisasi Sungai Ciliwung Target Selesai 2028 dan 15 Peraturan Daerah DKI Jakarta Ditargetkan Rampung pada 2025

Date: 2025-06-04

Category: Transportasi

Rangkuman Pada Selasa, 3 Juni, sejumlah peristiwa penting terjadi di Jakarta. Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menargetkan normalisasi Sungai Ciliwung, yang tersisa sekitar 16 kilometer dari total 33 kilometer, harus selesai pada tahun 2028. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan bahwa pemerintah daerah telah mempersiapkan proyek percontohan untuk menggratiskan sekolah swasta, sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Pramono juga menanggapi kritik mengenai kinerja 100 harinya yang dianggap kurang memuaskan, menyatakan bahwa ia dan Wakil Gubernur Rano Karno tidak terganggu oleh penilaian tersebut. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta akan segera mengumumkan hasil seleksi penerimaan petugas prasarana dan sarana umum (PPSU), yang mendapat banyak pendaftar. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menargetkan 15 peraturan daerah (perda) selesai dibahas pada tahun 2025, dengan lima raperda saat ini sedang dalam proses pembahasan.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya proyek percontohan untuk menggratiskan sekolah swasta, sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ia menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pendidikan yang lebih inklusif dan aksesibel bagi semua warga. Selain itu, ada penekanan pada transparansi dalam proses seleksi penerimaan petugas prasarana dan sarana umum (PPSU), dengan harapan untuk segera mengumumkan hasilnya mengingat tingginya minat masyarakat. Dari sisi Konservatif: Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menargetkan normalisasi Sungai Ciliwung selesai pada 2028, dengan penekanan pada pencapaian konkret dalam infrastruktur. Gubernur Pramono Anung juga tidak mempermasalahkan kritik terhadap kinerja 100 harinya, menunjukkan sikap tenang dan fokus pada tugas yang diemban. Selain itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menargetkan penyelesaian 15 peraturan daerah pada 2025, dengan lima raperda yang sedang dibahas, mencerminkan komitmen untuk memperkuat regulasi daerah.