OJK Dorong Bank Pembangunan Daerah untuk Gelar IPO dan Tingkatkan Akuntabilitas di Pasar Modal Indonesia

Date: 2025-06-04

Category: Bisnis

Rangkuman Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap agar lebih banyak Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia melaksanakan pencatatan saham perdana (IPO) di pasar modal. Harapan ini disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, setelah menanggapi rencana Bank DKI untuk IPO. Dalam acara silaturahmi dengan media di Jakarta pada 3 Juni, Dian menyatakan bahwa pencatatan saham BPD di bursa dapat meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintah daerah sebagai pemegang saham. Ia juga menekankan pentingnya persiapan yang matang agar hasil IPO optimal. Saat ini, proses IPO Bank DKI masih berjalan, dan belum ada komunikasi resmi mengenai pengajuan pernyataan pendaftaran IPO. Sebelumnya, pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada 30 April 2025, Bank DKI telah mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan rencana IPO, dengan harapan dapat dilaksanakan dalam satu tahun. Saat ini, terdapat tiga BPD yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, dan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan harapan agar lebih banyak Bank Pembangunan Daerah (BPD) melakukan pencatatan saham perdana di pasar modal Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK menekankan pentingnya akuntabilitas dan tata kelola yang lebih baik dari pemerintah daerah sebagai pemegang saham. Ditekankan bahwa langkah ini tidak hanya akan meningkatkan transparansi, tetapi juga dapat menarik minat investor, terutama jika BPD dapat menerbitkan obligasi daerah. Proses IPO Bank DKI diharapkan dilakukan dengan baik agar hasilnya maksimal, mencerminkan komitmen untuk tata kelola yang baik. Dari sisi Konservatif: OJK mengingatkan bahwa rencana IPO Bank DKI masih dalam proses dan belum ada komunikasi resmi dari manajemen bank terkait pengajuan pernyataan pendaftaran. Pentingnya kelengkapan dan kejelasan dokumen pernyataan pendaftaran ditekankan untuk memastikan prinsip keterbukaan. Gubernur DKI Jakarta berharap agar IPO dapat dilaksanakan dalam waktu satu tahun, menunjukkan keinginan untuk tidak terburu-buru dan memastikan hasil yang optimal. Saat ini, terdapat tiga BPD yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, menunjukkan langkah positif dalam pengembangan pasar modal.