Kejaksaan Tinggi Babel Dorong Perbaikan Tata Kelola Pertambangan Timah dan Penerbitan IUP Rakyat untuk Pemberdayaan Masyarakat

Date: 2025-04-25

Category: Korupsi

Rangkuman Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mempermudah penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi masyarakat lokal dalam pengelolaan tambang timah. Kepala Kejaksaan Tinggi Babel, M Teguh Darmawan, menekankan pentingnya IUP rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat melalui pertambangan skala kecil. Selain itu, Kejaksaan juga berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola timah pasca terungkapnya kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pihak, yang diduga merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Teguh menyatakan bahwa evaluasi sistem pengelolaan dan regulasi pertambangan menjadi fokus utama, dengan harapan dapat mengurangi penambangan ilegal dan memastikan pertambangan dilakukan sesuai prosedur. Kejaksaan juga mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan PT Timah Tbk, untuk memastikan kegiatan pertambangan berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung mendorong penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Rakyat untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaan tambang timah. Kepala Kejaksaan Tinggi, M Teguh Darmawan, menekankan pentingnya regulasi yang mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pertambangan skala kecil. Selain itu, perhatian terhadap aspek lingkungan pasca-pertambangan dan reklamasi lahan bekas tambang juga ditekankan, menunjukkan komitmen untuk menjaga ekosistem dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dari sisi Konservatif: Kejaksaan Agung berfokus pada perbaikan tata kelola timah setelah terungkapnya kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pihak. Kepala Kejaksaan Tinggi Babel, M Teguh Darmawan, menyatakan bahwa evaluasi sistem pengelolaan dan regulasi pertambangan sangat penting untuk mencegah kerugian ekonomi. Penekanan pada penindakan hukum dan perbaikan sistem menjadi prioritas, dengan harapan dapat menutup potensi kerugian perekonomian negara dan memastikan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.