Rekomendasi Ketua KPK untuk Mencegah Korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pengusutan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Inspeksi

Date: 2025-06-03

Category: Korupsi

Rangkuman Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, memberikan rekomendasi untuk mencegah potensi korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada hari Selasa di Jakarta. Rekomendasi tersebut mencakup penguatan peran pimpinan dalam mendukung program integritas, internalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam manajemen sumber daya manusia, serta mendorong pegawai untuk menjadi duta integritas. Hal ini disampaikan setelah melihat hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, yang menunjukkan bahwa risiko tindak pidana korupsi di sektor kelautan dan perikanan cukup tinggi. Sebanyak 73 persen responden melaporkan penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, 56 persen mengakui praktik nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa, dan 42 persen mengindikasikan adanya penyuapan dan gratifikasi. Selain itu, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan sistem kapal inspeksi perikanan Indonesia (SKIPI) dan telah menetapkan dua tersangka dalam kasus pembangunan empat unit kapal untuk SKIPI di KKP pada tahun anggaran 2012-2016.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya integritas dan nilai-nilai antikorupsi dalam manajemen sumber daya manusia di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Rekomendasi yang diberikan mencakup penguatan peran pimpinan dan mendorong pegawai untuk menjadi duta integritas. Hasil survei menunjukkan tingginya potensi korupsi, dengan 73 persen responden melaporkan penyalahgunaan fasilitas kantor dan 56 persen mengakui praktik nepotisme. Ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk reformasi birokrasi demi menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan dan akuntabel. Dari sisi Konservatif: Ketua KPK, Setyo Budiyanto, memberikan rekomendasi untuk mencegah korupsi di KKP, menyoroti risiko tinggi tindak pidana korupsi di sektor kelautan dan perikanan. Dia mengungkapkan bahwa survei menunjukkan 73 persen responden melihat penyalahgunaan fasilitas kantor, serta adanya praktik nepotisme dan penyuapan. KPK juga sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam pengadaan kapal, dengan dua tersangka telah ditetapkan. Penekanan pada tindakan tegas terhadap korupsi menunjukkan komitmen untuk memperbaiki birokrasi.