"Penurunan Integritas Pendidikan di Indonesia: Temuan Survei KPK Mengenai Korupsi dan Praktik Tidak Etis di Sekolah dan Perguruan Tinggi"

Date: 2025-04-25

Category: Korupsi

Rangkuman Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mengusulkan agar pendidikan antikorupsi dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dasar untuk mengatasi perilaku koruptif di dunia pendidikan. Usulan ini muncul setelah temuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) yang menunjukkan penurunan integritas pendidikan dari skor 71 pada tahun 2023 menjadi 69,50 pada tahun 2024. Survei tersebut, yang dilakukan antara 22 Agustus hingga 30 September 2024, melibatkan hampir 37 ribu satuan pendidikan dan lebih dari 449 ribu responden di seluruh Indonesia. Temuan KPK mengungkapkan bahwa praktik menyontek masih terjadi di 78 persen sekolah dan 98 persen perguruan tinggi, serta plagiarisme oleh guru dan dosen. Lalu menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai kejujuran dalam proses belajar mengajar dan perlunya guru serta kepala sekolah menjadi teladan dalam perilaku antikorupsi. Dia juga menyarankan agar pengelolaan dana pendidikan lebih transparan dan pengawasan berbasis teknologi diperkuat untuk menutup celah koruptif.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Tidak ada perspektif liberal yang tersedia. Dari sisi Konservatif: Artikel menyoroti penurunan integritas pendidikan di Indonesia, dengan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan tahun 2024 yang berada di angka 69,50, turun dari 71 pada tahun sebelumnya. Ditekankan bahwa dunia pendidikan, yang seharusnya menjadi benteng nilai-nilai kejujuran, malah terjerumus dalam praktik korupsi seperti menyontek dan plagiarisme. Politikus menekankan perlunya pembenahan menyeluruh dalam tata kelola anggaran pendidikan dan penguatan sistem pengawasan. Temuan menunjukkan bahwa 78 persen sekolah dan 98 persen kampus masih mengalami kasus mencontek, serta adanya praktik gratifikasi yang dianggap wajar oleh sebagian guru dan dosen.