Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook di Kemendikbudristek Melibatkan Eks Stafsus Nadiem Makarim

Date: 2025-06-03

Category: Korupsi

Rangkuman Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) yang berlangsung dari tahun 2019 hingga 2022. Pada tanggal 2 Juni 2025, Kejagung memeriksa tiga mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait pengadaan tersebut, yaitu IP, SW, dan NN, serta tiga anggota tim teknis. Penyidik juga mendalami hubungan mantan staf khusus Menteri Nadiem Makarim, Ibrahim Arief, dengan kasus ini, termasuk melakukan penggeledahan di kediamannya pada 23 Mei 2025, di mana sejumlah barang bukti elektronik disita. Status penyidikan kasus ini baru ditingkatkan pada 20 Mei 2025, dan hingga saat ini, belum ada tersangka yang ditetapkan. Anggaran untuk pengadaan laptop ini mencapai Rp 9,9 triliun, dan kerugian keuangan negara masih dalam penghitungan. Kejagung juga membantah bahwa Nadiem Makarim telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus ini.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Kejaksaan Agung sedang mendalami dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbud Ristek, dengan fokus pada hubungan mantan staf khusus Ibrahim Arief dengan Nadiem Makarim. Penyelidikan ini mencakup pemeriksaan terhadap beberapa pejabat dan anggota tim teknis, menunjukkan upaya untuk mengungkap transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan pendidikan digital. Anggaran yang mencapai Rp 9,9 triliun menjadi sorotan, mencerminkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana publik. Dari sisi Konservatif: Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbud Ristek telah meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Kejaksaan Agung memeriksa eks Pejabat Pembuat Komitmen dan anggota tim teknis terkait, namun hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan. Fokus pada kedekatan Ibrahim Arief dengan Nadiem Makarim menunjukkan potensi konflik kepentingan, sementara angka kerugian keuangan negara masih dalam penghitungan, menekankan perlunya tindakan tegas terhadap penyalahgunaan wewenang.