Pelajar SMAN 9 Tambun Selatan Demo Tuntut Kejelasan Terkait Dugaan Pungli dan Pemaksaan Tanda Tangan Kegiatan Sekolah

Date: 2025-06-03

Category: Kejahatan

Rangkuman Ratusan pelajar SMAN 9 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menggelar demonstrasi pada Selasa, 3 Juni 2025, untuk menuntut kejelasan terkait dugaan pungutan liar yang berkedok sumbangan untuk pembangunan gedung sekolah dan pembelian alat pendingin ruangan. Para pelajar, termasuk yang bernama RP, mengaku telah dimintai sumbangan setiap tahun sejak 2023, dengan jumlah mencapai ratusan ribu rupiah, namun fasilitas sekolah tetap tidak memadai. Mereka juga mengeluhkan kondisi Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang hanya dilengkapi meja tanpa kursi dan kasur, serta kurangnya pasokan obat selama dua bulan terakhir. Selain itu, pelajar mencurigai adanya pemaksaan tanda tangan untuk kegiatan internal sekolah, di mana mereka merasa tidak menerima snack meskipun telah menandatangani. Humas sekolah, Sahri Ramadan, mengakui adanya permintaan sumbangan yang tidak bersifat wajib dan berjanji akan mengevaluasi praktik tersebut. Demonstrasi ini mencerminkan ketidakpuasan siswa terhadap transparansi pengelolaan dana dan fasilitas di sekolah.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Ratusan pelajar SMAN 9 Tambun Selatan mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap dugaan pungutan liar yang berkedok sumbangan untuk pembangunan gedung dan alat pendingin ruangan. Mereka menuntut transparansi mengenai penggunaan dana dan mempertanyakan pemaksaan tanda tangan kehadiran untuk kegiatan internal, di mana mereka merasa tidak menerima snack yang dijanjikan. Pelajar juga menyoroti kondisi fasilitas Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang minim, menunjukkan ketidakpuasan terhadap pengelolaan sekolah yang dianggap tidak akuntabel. Dari sisi Konservatif: Aksi demo oleh pelajar SMAN 9 Tambun Selatan ditujukan kepada Kepala Sekolah Kurniawati, menyoroti dugaan pungutan liar yang telah berlangsung sejak tahun 2023. Pelajar mengeluhkan biaya yang dibebankan kepada orang tua mereka tanpa adanya perbaikan fasilitas yang jelas. Mereka juga mengungkapkan kekecewaan terhadap pengelolaan UKS yang hanya memiliki meja tanpa kursi dan kasur, serta kurangnya obat-obatan. Tanda tangan yang diminta untuk penerimaan snack dianggap sebagai paksaan, meskipun mereka tidak menerima snack tersebut.