Mahasiswa Papua Desak Kementerian HAM Tindak Lanjuti Pelanggaran HAM dan Konflik di Intan Jaya

Date: 2025-06-03

Category: Korupsi

Rangkuman Pada tanggal 3 Juni 2025, puluhan mahasiswa Papua menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Hak Asasi Manusia di Jakarta Selatan. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Intan Jaya, Papua, terutama terkait konflik bersenjata yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa membawa poster dengan tulisan yang mengekspresikan ketidakpuasan terhadap pendekatan militer di daerah mereka. Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia, menerima perwakilan mahasiswa dan menyatakan bahwa Kementerian HAM tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, dan menyarankan agar laporan disampaikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk ditindaklanjuti. Pigai juga menegaskan bahwa kementeriannya akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menangani pemulihan pasca-konflik bagi ratusan warga yang mengungsi akibat kekerasan tersebut. Mahasiswa menuntut agar Pigai mendengarkan aspirasi mereka secara langsung, menekankan pentingnya perhatian terhadap situasi di Papua.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Artikel-artikel mencerminkan keprihatinan mendalam terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Papua, dengan mahasiswa yang menuntut perhatian dari Kementerian HAM. Mereka mengekspresikan ketidakpuasan terhadap pendekatan militer dan menyerukan penyelidikan independen terhadap konflik di Intan Jaya. Poin-poin penting termasuk tuntutan untuk keadilan dan pemulihan bagi korban sipil, serta penekanan pada perlunya mendengarkan aspirasi masyarakat Papua. Dari sisi Konservatif: Artikel-artikel menyoroti pernyataan resmi dari Kementerian HAM yang menyatakan bahwa mereka tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, dan menyarankan mahasiswa untuk melapor ke Komnas HAM. Ada penekanan pada koordinasi dengan kementerian terkait untuk menangani pengungsi dan korban pasca-konflik, serta penegasan bahwa pihak militer terlibat dalam situasi tersebut.