KPK Selidiki Kasus Korupsi Izin Tenaga Kerja Asing dengan Memanggil Eks Pejabat dan Pegawai Kemenaker

Date: 2025-06-03

Category: Korupsi

Rangkuman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut beberapa kasus korupsi di Indonesia, termasuk pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara, dan pengurusan izin Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Pada 3 Juni 2025, KPK memanggil pengusaha Zahir Ali sebagai saksi dalam kasus pengadaan lahan yang melibatkan BUMD Sarana Jaya, di mana sebelumnya KPK telah mencegah 10 orang bepergian ke luar negeri terkait penyidikan ini. Selain itu, KPK juga melakukan penggeledahan di tiga lokasi terkait dugaan korupsi di Kemenaker, menyita uang tunai Rp 300 juta dan dokumen penting. Penggeledahan ini berkaitan dengan pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang diduga melibatkan oknum pejabat Kemenaker. KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Di sisi lain, KPK juga memanggil dua mantan Direktur Kemenaker untuk memberikan keterangan terkait kasus izin TKA, menunjukkan upaya KPK dalam menindaklanjuti dugaan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah dan pengusaha.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: KPK sedang mendalami aliran uang hasil pemerasan kepada agen Tenaga Kerja Asing (TKA) yang mengurus dokumen RPTKA. Dua pegawai Kemenaker, Rizky Junianto dan Fitriana Susilowati, diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi ini. KPK menemukan adanya dugaan pemerasan oleh oknum pejabat yang memaksa agen TKA memberikan uang untuk pengurusan izin. Penyelidikan ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas korupsi di sektor ketenagakerjaan. Dari sisi Konservatif: KPK melakukan penyitaan dokumen dari eks Dirjen Kemenaker, Suhartono, terkait kasus pengurusan izin TKA. Suhartono tidak memberikan banyak komentar saat diperiksa, dan ada indikasi bahwa pemerasan terjadi di tingkat bawah. KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus ini, menunjukkan adanya tindakan tegas terhadap oknum pejabat yang terlibat dalam praktik korupsi. Penegakan hukum ini diharapkan dapat memperbaiki sistem pengurusan izin TKA di Indonesia.