Mendikdasmen Siap Implementasikan Putusan MK tentang Pendidikan Dasar Gratis di Sekolah Swasta

Date: 2025-06-03

Category: Politik

Rangkuman Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menegaskan kesiapan untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan pendidikan dasar di sekolah negeri dan swasta digratiskan. Putusan ini, yang diumumkan pada 27 Mei 2025, menyatakan bahwa pemerintah wajib menjamin pendidikan dasar tanpa biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta, untuk menghindari diskriminasi dan memastikan akses pendidikan bagi semua anak. Saat ini, Kemendikdasmen sedang menghitung anggaran yang diperlukan untuk implementasi kebijakan ini dan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan serta kementerian terkait lainnya. Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan agar siswa mulai sekolah pada pukul 06.00 WIB dari Senin hingga Jumat, dengan Sabtu dan Minggu sebagai hari libur. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan waktu istirahat yang lebih bagi siswa. Namun, Wali Kota Depok, Supian Suri, menyatakan bahwa penerapan jam masuk sekolah lebih pagi masih dalam kajian, mengingat keterbatasan infrastruktur pendidikan. Sementara itu, pelajar di Depok mengeluhkan penerapan jam malam yang mulai berlaku pada 3 Juni 2025, yang melarang mereka berada di luar rumah setelah pukul 21.00 WIB, kecuali untuk keperluan penting. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan dan mengurangi risiko kejahatan di malam hari.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menggratiskan biaya pendidikan di sekolah negeri dan swasta untuk jenjang SD hingga SMP, yang dianggap sebagai langkah penting menuju pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Wamendikdasmen menekankan perlunya reformulasi politik anggaran pendidikan untuk mendukung keputusan ini, meskipun ada tantangan terkait keterbatasan anggaran. Penekanan pada pengelolaan anggaran yang serius dan kebutuhan untuk mengembalikan anggaran pendidikan ke khitahnya menunjukkan komitmen terhadap akses pendidikan yang lebih baik. Dari sisi Konservatif: Menteri Keuangan menyatakan akan mempelajari putusan MK mengenai pendidikan gratis dan menggelar rapat khusus untuk membahas dampaknya terhadap anggaran. Ada penekanan pada perlunya koordinasi dengan kementerian terkait dan DPR sebelum melaksanakan keputusan tersebut. Mendikdasmen juga menunggu arahan Presiden sebelum mengambil langkah lebih lanjut, menunjukkan kehati-hatian dalam implementasi kebijakan baru ini.