Target Pengesahan RPJMD di Banten dan DKI Jakarta: Gubernur dan DPRD Berupaya Selesaikan Peraturan Daerah pada 2025

Date: 2025-06-03

Category: Politik

Rangkuman Bapemperda DPRD DKI Jakarta menargetkan penyelesaian 15 peraturan daerah (perda) pada tahun 2025, dengan lima raperda saat ini sedang dibahas, termasuk raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus disahkan dalam enam bulan setelah pelantikan gubernur dan wakil gubernur. Ketua Bapemperda, Abdul Aziz, menyatakan bahwa empat raperda dibahas melalui panitia khusus (pansus) dan satu langsung oleh Bapemperda. Di sisi lain, Gubernur Banten, Andra Soni, mengingatkan DPRD Provinsi Banten untuk segera membahas RPJMD yang harus ditetapkan paling lambat 20 Agustus 2025, dengan fokus pada isu-isu strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, Pemprov Banten mengusulkan penanaman modal daerah (PMD) sebesar Rp 1,7 triliun untuk Bank Banten guna memenuhi ketentuan OJK terkait modal inti bank, dengan rencana penyertaan aset tanah dan bangunan untuk mendukung struktur modal tanpa membebani APBD.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Tidak ada perspektif liberal. Dari sisi Konservatif: Gubernur Banten, Andra Soni, menekankan pentingnya pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten sebelum batas waktu 20 Agustus 2025. Ia menyatakan bahwa RPJMD akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan di daerah. Andra juga menggarisbawahi tantangan yang dihadapi, seperti akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta perlunya pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik. DPRD Banten telah membentuk Panitia Khusus untuk membahas RPJMD ini, menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan isu-isu strategis yang ada.