"Rencana Pemerintah untuk Memperkecil Luas Rumah Subsidi dan Dampaknya bagi Keluarga Berpenghasilan Rendah"

Date: 2025-06-02

Category: Pemerintahan

Rangkuman Pemerintah Indonesia berencana untuk memperkecil ukuran lahan dan bangunan rumah subsidi, yang tercantum dalam draf aturan terbaru Keputusan Menteri PKP Nomor/KPTS/M/2025. Rencana ini sedang dalam tahap pembahasan dan uji coba, dengan tujuan untuk memberikan lebih banyak opsi bagi masyarakat, terutama di daerah perkotaan yang lahan terbatas. Luas minimal rumah subsidi yang diusulkan adalah 18 meter persegi, yang dianggap cukup untuk individu lajang, sementara luas tanah minimal yang diusulkan adalah 25 meter persegi. Namun, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia, Junaidi Abdillah, mengkritik rencana ini, menyatakan bahwa ukuran tersebut tidak layak untuk keluarga dengan anggota lebih dari empat orang dan berpotensi menyebabkan munculnya rumah kumuh. Ia juga menekankan bahwa rumah sekecil itu lebih cocok untuk apartemen atau kontrakan, bukan untuk hunian jangka panjang. Rencana ini masih dalam proses dan belum ada kepastian kapan akan diterapkan.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Tidak ada perspektif liberal yang tersedia. Dari sisi Konservatif: Penurunan luas rumah subsidi dianggap kurang layak untuk keluarga beranggotakan 4 orang atau lebih. Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menilai ukuran tanah 25 meter persegi tidak manusiawi dan menyatakan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah tidak dapat memperluas bangunan, kecuali dengan tambahan lantai 2 yang biayanya mahal. Ada kekhawatiran bahwa rumah sekecil itu akan menyebabkan munculnya rumah kumuh dan hanya cocok untuk individu lajang, bukan untuk keluarga. Selain itu, ukuran 18 meter persegi lebih sesuai untuk apartemen atau rumah sementara, bukan untuk hunian jangka panjang.