Usulan Pencopotan Wakil Presiden Gibran oleh Forum Purnawirawan TNI dan Tanggapan PPP untuk Fokus pada Masalah Ekonomi

Date: 2025-04-25

Category: Politik

Rangkuman Forum Purnawirawan TNI-Polri mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada tanggal 25 April 2025. Usulan ini mencakup delapan poin, termasuk reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Pengamat politik Agung Baskoro menilai bahwa tidak ada urgensi untuk mencopot Gibran, mengingat tidak ada pelanggaran konstitusional yang dilakukan selama enam bulan masa jabatannya. Ia menekankan pentingnya fokus pada penyelesaian masalah ekonomi yang lebih mendesak. Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa Gibran adalah wakil presiden yang sah berdasarkan hasil pemilihan umum 2024, dan proses pelantikannya tidak bermasalah. Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Romahurmuzi, menyarankan agar perhatian lebih difokuskan pada tantangan ekonomi global yang dihadapi Indonesia, daripada memperdebatkan usulan pencopotan tersebut.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Tidak ada perspektif liberal. Dari sisi Konservatif: Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Romahurmuziyalias Rommy, menekankan pentingnya fokus pada masalah ekonomi yang mendesak daripada memperdebatkan usulan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menganggap bahwa saat ini Indonesia menghadapi tantangan ekonomi global yang serius, termasuk potensi resesi dan dampak dari kebijakan tarif Presiden AS. Rommy mengajak untuk mengesampingkan perbedaan dan mendukung pemerintah dalam mengatasi masalah kolektif. Selain itu, pengamat Agung Baskoro juga menilai tidak ada urgensi untuk mencopot Gibran, menekankan bahwa kritik terhadap kinerjanya boleh saja, tetapi tidak perlu sampai pada pemakzulan. Ia menyoroti komitmen Presiden Prabowo untuk merangkul semua elite dan menyelesaikan masalah ekonomi sebagai prioritas utama.