Polda NTT Tangkap Pemasok Pekerja Migran Ilegal dan Gagalkan Keberangkatan Sembilan Korban ke Malaysia

Date: 2025-06-02

Category: Kejahatan

Rangkuman Aparat kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap seorang pria berinisial TN yang diduga sebagai perekrut dan pemasok pekerja migran ilegal dari Kabupaten Kupang ke Malaysia. Penangkapan terjadi pada hari Minggu sekitar pukul 11.30 WITA di pelabuhan penyeberangan ASDP Bolok, saat TN berusaha memberangkatkan sembilan pria dewasa yang dijanjikan pekerjaan di sebuah peternakan ayam di Sabah dengan iming-iming upah sebesar Rp5 juta. TN, yang merupakan paman dari para korban, mengaku telah melakukan perekrutan ilegal sebanyak tiga kali sebelumnya. Ia didanai oleh seorang sponsor di Malaysia, yang kini sedang diselidiki. TN kini ditahan di Rutan Polda NTT dan dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dengan ancaman hukuman penjara antara 3 hingga 15 tahun dan denda hingga Rp600 juta. Sembilan korban telah diserahkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT untuk mendapatkan pendampingan dan pemulangan.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Tindakan penangkapan oleh aparat kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur dianggap sebagai langkah penting dalam memberantas praktik perdagangan orang dan perlindungan terhadap pekerja migran. Penekanan pada komitmen untuk melindungi hak-hak pekerja migran dan mencegah eksploitasi menjadi sorotan utama. Penangkapan ini juga menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang mendorong individu untuk mencari pekerjaan secara ilegal. Dari sisi Konservatif: Penangkapan seorang pemasok pekerja migran ilegal di Nusa Tenggara Timur dipandang sebagai tindakan tegas dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari praktik ilegal. Fokus pada aspek hukum dan penegakan peraturan menjadi sorotan, dengan penekanan pada ancaman hukuman yang berat bagi pelaku. Selain itu, ada perhatian terhadap peran sponsor di luar negeri yang mendanai kegiatan ilegal ini, menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap jaringan perdagangan manusia.