Dinas Bina Marga Tutup Akses JPO dan Halte Transjakarta Rusak di Cakung, Siapkan Rapat dengan Pemilik Aset

Date: 2025-04-25

Category: Transportasi

Rangkuman Dinas Bina Marga Provinsi Jakarta telah menutup akses Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan halte Transjakarta di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur, yang mengalami kerusakan parah akibat pencurian material besi. Penutupan ini dilakukan pada tanggal 25 April 2025, sebagai langkah awal untuk mengatasi kondisi fasilitas umum yang tidak layak digunakan. Kepala Dinas Bina Marga, Heru Suwondo, menyatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat dengan pemilik aset dan instansi terkait pada 28 April 2025 untuk membahas langkah perbaikan. Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan meningkatkan patroli di area tersebut untuk mencegah pencurian lebih lanjut. JPO dan halte yang ditutup kini dipasangi garis pengaman agar masyarakat tidak melintas, mengingat kondisi yang membahayakan, seperti besi berkarat dan bagian yang hilang. Selain itu, terdapat laporan bahwa beberapa halte di sepanjang Jalan Raya Bekasi juga dalam keadaan terbengkalai, dengan banyak bagian yang hilang dan dinding yang dipenuhi coretan vandalisme.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Dinas Bina Marga Provinsi Jakarta mengambil langkah konkret untuk menangani kondisi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan halte Transjakarta yang terbengkalai akibat pencurian material besi. Penutupan akses pada fasilitas yang tidak layak digunakan menunjukkan perhatian terhadap keselamatan publik. Rapat yang akan diadakan dengan pemilik aset dan instansi terkait mencerminkan upaya kolaboratif untuk memperbaiki situasi ini, meskipun kerusakan yang terjadi telah lama mendapat sorotan masyarakat. Dari sisi Konservatif: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan patroli rutin siang dan malam untuk mengawasi JPO dan halte Transjakarta di Cakung, Jakarta Timur, setelah terjadinya pencurian besi. Penutupan fasilitas yang rusak dan pemasangan garis polisi menunjukkan tindakan tegas untuk mencegah akses masyarakat ke area yang berbahaya. Koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti masalah pencurian dan menjaga ketertiban umum.