"Implementasi Putusan MK tentang Pendidikan Gratis SD-SMP Swasta: Tantangan Anggaran dan Peran Ormas"

Date: 2025-06-02

Category: Pemerintahan

Rangkuman Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pemerintah untuk menggratiskan pendidikan wajib belajar di tingkat SD dan SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta. Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Golkar, Adde Rosi, pada tanggal 1 Juni 2025, mempertanyakan kesiapan anggaran pemerintah dalam menghadapi implikasi dari putusan ini, mengingat alokasi pendidikan dalam APBN 2025 sebesar 20 persen atau Rp 724 triliun sebagian besar sudah terserap untuk gaji guru, BOS, dan infrastruktur sekolah negeri. Adde menekankan pentingnya memastikan tidak ada peserta didik yang terhambat akses pendidikan karena faktor ekonomi, serta mengapresiasi peran ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam mendirikan sekolah swasta. Ia mengkhawatirkan bahwa jika rencana ini tidak dirancang dengan hati-hati, dapat mengurangi semangat gotong royong dan membebani keuangan negara. Adde merekomendasikan reformulasi anggaran pendidikan dan membangun kemitraan dengan ormas pendidikan untuk merancang skema subsidi yang efektif.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Putusan Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai langkah maju untuk keadilan pendidikan, dengan penekanan pada penghapusan diskriminasi dan hambatan ekonomi bagi peserta didik. Ada pengakuan terhadap peran ormas dalam pendidikan, dan pentingnya memastikan akses pendidikan dasar tanpa hambatan finansial. Penekanan pada kemitraan dengan ormas pendidikan untuk merancang skema subsidi yang efektif juga menjadi sorotan. Dari sisi Konservatif: Ada kekhawatiran mengenai kesiapan anggaran pemerintah untuk menggratiskan pendidikan di sekolah swasta, dengan penekanan pada alokasi APBN yang sudah terserap untuk gaji guru dan infrastruktur. Terdapat rekomendasi untuk reformulasi dan realokasi anggaran pendidikan, serta fokus pada bantuan untuk siswa miskin di sekolah swasta. Ada juga perhatian terhadap potensi beban finansial bagi negara dan pentingnya menjaga semangat gotong royong.