Pemerintah Diminta Bertanggung Jawab atas Nasib Jemaah Haji Furoda yang Gagal Berangkat karena Masalah Visa

Date: 2025-06-02

Category: Pemerintahan

Rangkuman Pemerintah Indonesia dihadapkan pada masalah terkait jemaah haji furoda yang gagal berangkat pada tahun 2025 akibat tidak terbitnya visa dari Arab Saudi. Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menekankan pentingnya pemerintah untuk melindungi hak-hak jemaah yang telah mempersiapkan diri untuk ibadah haji, dan mengusulkan perbaikan dalam pengelolaan haji furoda agar lebih transparan dan akuntabel. Di sisi lain, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) menyatakan bahwa penyelenggara tetap bertanggung jawab untuk mengembalikan uang jemaah meskipun kerugian yang dialami bisa mencapai ratusan juta per orang, tergantung pada strategi pengelolaan masing-masing biro travel. Kementerian Agama juga mengonfirmasi bahwa tidak ada informasi terbaru mengenai pembukaan visa haji furoda, dan proses pemvisaan telah ditutup. Dalam konteks ini, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendorong adanya opsi refund yang adil bagi jemaah, dengan mempertimbangkan perjanjian antara konsumen dan penyelenggara. Hal ini menunjukkan perlunya kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara, dan jemaah untuk menyelesaikan masalah ini secara efektif.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menekankan pentingnya pemerintah untuk tidak mengabaikan nasib calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat. Ia menyatakan bahwa ini adalah soal amanah dan perlindungan hak ibadah umat, serta menyoroti dampak emosional yang dialami jemaah yang telah mempersiapkan diri untuk beribadah. Dini juga mengusulkan perbaikan skema dan tata kelola haji furoda agar lebih transparan dan akuntabel, serta berencana untuk mendengarkan keluhan para calon jemaah secara langsung. Dari sisi Konservatif: Ketua Komisi Advokasi BPKN, Fitrah Bukhari, mendorong adanya opsi refund berkeadilan bagi jemaah haji furoda yang tidak mendapatkan visa. Ia mengacu pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan kompensasi jika jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian. Fitrah menekankan pentingnya transparansi dalam proses pengembalian dan mendorong Penyelenggara Ibadah Haji Khusus untuk menawarkan skema kompensasi yang kreatif, seperti pengalihan keberangkatan ke tahun depan.