Fadli Zon: Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Harus Meliputi Beragam Aspek, Tidak Hanya Pelanggaran HAM

Date: 2025-06-02

Category: Politik

Rangkuman Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengumumkan bahwa anggaran sebesar Rp9 miliar untuk penulisan ulang sejarah Indonesia telah disetujui dan akan direalisasikan melalui APBN. Proses ini melibatkan 113 sejarawan dari berbagai perguruan tinggi dan ditargetkan untuk diuji publik pada bulan Juli 2025. Penulisan ulang sejarah ini tidak hanya akan membahas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi juga mencakup berbagai aspek sejarah Indonesia dari masa awal hingga era Reformasi. Fadli menekankan pentingnya perspektif Indonesia-sentris dan inklusif dalam penulisan sejarah, serta menghindari istilah "Orde Lama" untuk menciptakan narasi yang lebih netral. Ketua DPP PDI-P, Djarot Saiful Hidayat, mengingatkan agar penulisan sejarah dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan fakta, bukan hanya dari sudut pandang pemenang. Penulisan ini diharapkan dapat membentuk identitas nasional yang kuat dan relevan bagi generasi muda, dengan hasil akhir direncanakan diluncurkan pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Tidak ada perspektif liberal yang tersedia. Dari sisi Konservatif: Fadli Zon menekankan bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia tidak hanya berfokus pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Ia menyatakan bahwa penulisan ini akan mencakup berbagai aspek dan lebih mengarah pada hal-hal positif, dengan tujuan memberikan semangat yang relevan bagi generasi muda. Fadli juga menanggapi kritik dari aktivis HAM mengenai terbatasnya peristiwa HAM yang akan dibahas, menegaskan bahwa sejarawan yang akan menulis dan bukan hanya tentang sejarah HAM.