Revisi UU Ormas Diperlukan untuk Atasi Premanisme dan Jaga Investasi di Indonesia

Date: 2025-04-25

Category: Korupsi

Rangkuman Ketua MPR, Ahmad Muzani, menekankan pentingnya menyelesaikan kasus premanisme yang melibatkan organisasi masyarakat (ormas) untuk menjaga iklim investasi di Indonesia, terutama terkait pembangunan pabrik mobil BYD di Subang, Jawa Barat, pada 25 April 2025. Ia menyatakan bahwa kondisi sosial masyarakat harus kondusif untuk mendukung investasi, dan tindakan ormas yang menyimpang harus dituntaskan. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap tindakan ormas yang melanggar hukum, termasuk pembakaran mobil polisi oleh anggota ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya. Tito membuka peluang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas guna memperketat pengawasan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh ormas. Ia menekankan bahwa ormas tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan harus diproses secara hukum jika terlibat dalam tindakan kriminal. Revisi undang-undang ini diharapkan dapat menjaga stabilitas keamanan dan mendukung perkembangan ekonomi masyarakat.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Dalam pandangan liberal, terdapat penekanan pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi masyarakat (ormas). Menteri Dalam Negeri menyoroti bahwa banyak ormas yang bertindak kebablasan, dan perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat, terutama terkait penggunaan dana. Kebebasan berserikat dan berkumpul dianggap sebagai bagian dari sistem demokrasi, namun tindakan koersif dari ormas harus ditindak tegas untuk menjaga stabilitas sosial. Dari sisi Konservatif: Dari perspektif konservatif, terdapat kekhawatiran terhadap tindakan premanisme yang dilakukan oleh ormas, yang dapat mengganggu investasi dan pembangunan ekonomi. Ketua MPR menekankan bahwa kondisi sosial masyarakat harus kondusif untuk menjaga iklim investasi. Tindakan ormas yang meresahkan publik harus diselesaikan dengan tegas, dan investasi dianggap sebagai instrumen penting bagi pembangunan ekonomi masyarakat.