Tindakan Penegakan Hukum Terhadap Tambang Ilegal dan Kasus Longsor Maut di Cirebon

Date: 2025-06-02

Category: Kejahatan

Rangkuman Pada tanggal 30 Mei 2025, terjadi longsor di kawasan tambang batu alam Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat, yang mengakibatkan 19 orang tewas dan beberapa lainnya hilang. Tim gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD, dan relawan melakukan evakuasi korban sejak pukul 07.00 WIB, dengan fokus pada titik barat setelah longsor susulan terjadi di titik timur. Korban yang berhasil dievakuasi sebagian besar adalah buruh tambang. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat menyatakan bahwa koperasi Al-Zariyah, pemilik tambang, melanggar kewajiban administratif dan tidak mematuhi prosedur keselamatan, sehingga izin operasinya dicabut setelah insiden. Polisi menetapkan dua tersangka, yaitu pemilik tambang dan kepala teknik, yang dianggap lalai dalam menjalankan operasi tambang. Insiden ini menyoroti buruknya pengelolaan dan pengawasan tambang di Jawa Barat, serta perlunya reformasi dalam tata kelola pertambangan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Dinas ESDM Jawa Barat mencatat adanya 176 tambang ilegal yang tersebar di 16 kabupaten dan satu kota, menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas pertambangan. Kepala Dinas ESDM, Bambang Tirto Yuliono, menekankan pentingnya dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk memastikan perusahaan bertanggung jawab atas praktik penambangan dan dampak pascatambang. Langkah-langkah pengawasan administratif yang diambil diharapkan dapat mencegah penyimpangan dan memastikan penambangan dilakukan secara legal dan berkelanjutan. Dari sisi Konservatif: Polresta Cirebon menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus longsor maut di tambang batu alam Gunung Kuda, menyoroti kelalaian dalam penerapan SOP penambangan. Kapolresta Cirebon, Kombes Sumarni, menyatakan bahwa meskipun dokumen lengkap ada, metode penambangan yang diterapkan tidak sesuai dan mengabaikan keselamatan pekerja. Tindakan hukum diambil berdasarkan pelanggaran yang ditemukan, termasuk Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Ketenagakerjaan, menunjukkan komitmen untuk menegakkan hukum dan keselamatan di sektor pertambangan.