Usulan Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik untuk Mendorong Demokrasi dan Menghindari Kepemilikan Pribadi

Date: 2025-06-02

Category: Politik

Rangkuman Sri Harjono, penulis buku "Pergerakan Menuju Pembaharuan Nusantara," mengusulkan agar masa jabatan ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik dibatasi hanya satu periode atau lima tahun. Usulan ini disampaikan dalam acara bedah buku di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada hari Minggu. Harjono menilai bahwa pembatasan ini penting untuk mencegah 'kepemilikan' partai politik oleh individu atau keluarga, yang telah terjadi sejak era reformasi 1999. Ia mengkritik sistem kepartaian yang cenderung dikuasai secara personal, yang mengakibatkan hilangnya meritokrasi dalam pemilihan pejabat publik. Menurutnya, loyalitas kepada ketua umum lebih diutamakan daripada kapasitas, yang berdampak negatif pada efektivitas kebijakan dan penggunaan anggaran negara. Harjono menekankan perlunya pembaruan sistem partai politik agar dapat berkontribusi positif bagi kemajuan Indonesia, terutama mengingat usia negara yang masih muda dan kebutuhan akan pembaruan yang berkelanjutan.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Sri Harjono mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik menjadi satu periode untuk mencegah 'kepemilikan' partai oleh individu atau keluarga. Ia menekankan pentingnya meritokrasi dalam politik dan menyatakan bahwa sistem saat ini cenderung mengutamakan loyalitas daripada kapasitas, yang berdampak negatif pada efektivitas kebijakan publik dan potensi korupsi. Harjono berargumen bahwa pembaruan sistem partai politik diperlukan untuk memastikan keberadaan partai menjadi produktif bagi kemajuan negara. Dari sisi Konservatif: Tidak ada perspektif konservatif yang tersedia.