Opsi Refund Berkeadilan Didorong Terkait Tidak Diterbitkannya Visa Haji Furoda 1446 H/2025 M

Date: 2025-06-01

Category: Pemerintahan

Rangkuman Pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk tidak menerbitkan visa haji furoda untuk penyelenggaraan haji tahun 1446 H/2025 M, seperti yang dikonfirmasi oleh DPP AMPHURI. Fitrah Bukhari, Ketua Komisi Advokasi BPKN RI, mendorong adanya opsi refund yang berkeadilan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ia menekankan bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi jika jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. BPKN menyarankan agar proses pengembalian dana dilakukan dengan mempertimbangkan perjanjian antara konsumen dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), serta mendorong PIHK untuk bermusyawarah secara transparan dengan konsumen. Selain opsi refund, Bukhari juga menyarankan skema kompensasi lain, seperti pengalihan keberangkatan ke tahun depan, agar konsumen tidak merasa dirugikan akibat tidak keluarnya visa haji furoda.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Artikel menekankan pentingnya perlindungan konsumen dan hak-hak jemaah haji dalam situasi tidak terbitnya visa haji furoda. Penekanan pada keadilan dalam proses refund menjadi sorotan utama, dengan dorongan untuk transparansi dan musyawarah antara penyelenggara dan konsumen. Ada penekanan pada kewajiban pelaku usaha untuk memberikan kompensasi yang adil, serta pentingnya mempertimbangkan biaya yang telah dikeluarkan oleh penyelenggara. Dari sisi Konservatif: Artikel lebih fokus pada aspek kewajiban pelaku usaha dan perjanjian yang ada antara konsumen dan penyelenggara. Terdapat penekanan pada klausul force majeure yang dapat mempengaruhi jumlah pengembalian. Ada juga perhatian terhadap biaya yang telah dikeluarkan oleh penyelenggara, dengan harapan agar proses refund tidak merugikan pihak penyelenggara.