Sinergi Jasa Raharja dan Jampidum Perkuat Perlindungan Korban Kecelakaan Lalu Lintas melalui Kolaborasi Lintas Lembaga

Date: 2025-05-31

Category: Pemerintahan

Rangkuman Jasa Raharja dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menjalin sinergi untuk memperkuat perlindungan korban kecelakaan lalu lintas dalam sebuah pertemuan yang berlangsung pada 23 Mei 2025. Pertemuan ini dihadiri oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Jasa Raharja, Harwan Muldidarmawan, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Prof Dr Asep Nana Mulyana. Dalam kolaborasi ini, Jasa Raharja bertanggung jawab memberikan santunan kepada korban, sementara Kejagung menangani aspek hukum terkait kecelakaan. Harwan menekankan pentingnya kecepatan penanganan dan kejelasan hukum untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap negara. Selain itu, kedua institusi berkomitmen untuk memperkuat tata kelola penanganan kecelakaan lalu lintas dan mendorong pembaruan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Jasa Raharja juga berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui digitalisasi proses klaim dan sinergi data dengan berbagai pemangku kepentingan, sedangkan Kejagung mengedepankan pendekatan humanis dalam penegakan hukum. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah proses perlindungan serta penegakan hukum bagi korban kecelakaan.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Jasa Raharja menunjukkan komitmennya untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan lalu lintas melalui kolaborasi dengan institusi penegak hukum. Sinergi ini dianggap penting untuk memastikan layanan jaminan dan santunan yang cepat, tepat, dan akuntabel. Pihak Jampidum menekankan pentingnya kerja sama antarlembaga negara demi pelayanan masyarakat yang lebih komprehensif, serta pendekatan humanis dalam penegakan hukum. Dari sisi Konservatif: Jasa Raharja berfokus pada prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan tugasnya, dengan menekankan pentingnya kolaborasi dengan Kejagung untuk memastikan bahwa santunan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sinergi ini dilihat sebagai langkah konkret kehadiran negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan harapan meningkatkan kepercayaan publik terhadap negara melalui kecepatan penanganan dan kejelasan hukum.