Pramono Anung Janji Pimpin Semua Agama dan Seruan Hapus Syarat Diskriminatif dalam Lowongan Kerja

Date: 2025-05-31

Category: Politik

Rangkuman Pada tanggal 31 Mei 2025, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan para menteri dan penasihat presiden yang ditunjuk sebagai Amirul Hajj 2025 untuk menjalankan amanah negara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia di Jeddah. Ia menekankan pentingnya diplomasi dengan otoritas Arab Saudi dan memastikan keberadaan Amirul Hajj memberikan manfaat nyata bagi jemaah. Di Jakarta, Gubernur Pramono Anung meminta Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) untuk segera mengusulkan nama perwakilan dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang akan dibentuk, guna menjaga kerukunan antarumat beragama di ibu kota. Dalam kesempatan yang sama, Pramono menegaskan komitmennya untuk menjadi pemimpin bagi semua agama dan golongan. Di sisi lain, berita mengenai Argo Ericko, seorang mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang tewas dalam kecelakaan, mengungkapkan cita-citanya untuk menjadi pengacara dan melanjutkan pendidikan ke jenjang S2, yang kini pupus akibat tragedi tersebut. Selain itu, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Mirah Sumirat, mendesak pemerintah untuk menghapus syarat diskriminatif dalam lowongan pekerjaan, seperti penampilan fisik, yang tidak relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Tidak ada perspektif liberal. Dari sisi Konservatif: Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menekankan pentingnya keterlibatan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta untuk menjaga kerukunan beragama. Ia menyatakan bahwa peran PGI sangat penting dalam menciptakan rasa aman dan damai di Jakarta, serta mengajak semua unsur keagamaan untuk berkontribusi dalam menjaga toleransi dan kedamaian. Selain itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan para Amirul Hajj bahwa mereka memiliki amanah negara untuk memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji, menekankan pentingnya diplomasi dengan otoritas Arab Saudi dan respons cepat terhadap dinamika lapangan.