Usulan Surakarta Menjadi Daerah Istimewa dan Syarat Pembentukan Provinsi Baru

Date: 2025-04-25

Category: Politik

Rangkuman Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan bahwa terdapat enam provinsi yang mengusulkan status daerah istimewa, termasuk Kota Surakarta (Solo) yang diusulkan untuk lepas dari Jawa Tengah dan menjadi provinsi baru bernama Daerah Istimewa Surakarta. Usulan ini muncul pada 24 April 2025, di mana Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik, menyatakan bahwa Kemendagri menerima total 341 usulan pembentukan daerah otonom baru (DOB), dengan enam di antaranya meminta status istimewa. Proses pengajuan status daerah istimewa memerlukan dasar hukum dan melibatkan DPR RI untuk evaluasi lebih lanjut. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan pentingnya kajian mendalam terhadap usulan tersebut, mengingat status istimewa dapat menimbulkan kecemburuan di daerah lain. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, menyatakan bahwa meskipun Solo memiliki keunikan budaya dan sejarah, tidak ada urgensi untuk menjadikannya daerah istimewa saat ini, mengingat perkembangan kota yang sudah maju dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Pemerintah berencana untuk mempelajari dan mempertimbangkan semua faktor sebelum mengambil keputusan terkait usulan ini.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Artikel-artikel dari perspektif liberal menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengusulan status daerah istimewa. Mereka menekankan bahwa setiap individu, termasuk masyarakat di daerah yang diusulkan, memiliki hak untuk menyuarakan keinginan mereka. Ada penekanan pada transparansi dan keterbukaan pemerintah dalam menerima usulan dari masyarakat, serta perlunya evaluasi yang melibatkan DPR untuk memastikan bahwa aspirasi daerah dapat terwujud dengan baik. Dari sisi Konservatif: Artikel-artikel dari perspektif konservatif lebih fokus pada aspek administratif dan teknis dari pengusulan pembentukan provinsi baru. Mereka mengutip Peraturan Pemerintah yang mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan provinsi, seperti kemampuan ekonomi dan potensi daerah. Ada penekanan pada perlunya koordinasi antara pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi usulan tersebut, serta pentingnya memenuhi syarat fisik kewilayahan yang ditetapkan.