"Evaluasi Program 100 Hari Pramono-Rano dan Rencana Pemilu Raya PSI untuk Pemilihan Ketua Umum Baru"

Date: 2025-05-31

Category: Politik

Rangkuman Pada tanggal 31 Mei 2025, beberapa berita penting muncul terkait isu politik dan sosial di Indonesia. Pertama, Ketua Komisi A DPRD Jakarta, Inggard Joshua, mengkritik program unggulan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno yang dinilai belum efektif dalam mengatasi masalah banjir di Jakarta, dengan harapan program tersebut dapat menyentuh isu-isu mendasar seperti penataan kawasan kumuh. Di sisi lain, Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, mengumumkan rencana partainya untuk menggelar Pemilu Raya guna memilih ketua umum baru sebagai pengganti Kaesang Pangarep, dengan penekanan pada keterlibatan anggota dalam proses pemilihan. Sementara itu, di Depok, Irma mengantar anaknya mengikuti program Pembinaan Karakter dan Bela Negara di barak militer, merasakan campuran bangga dan cemas atas langkah tersebut. Terakhir, PKS melaksanakan Pemira untuk memilih anggota Majelis Syura yang akan menentukan Presiden PKS baru, dengan proses yang dilakukan secara demokratis melalui sistem e-voting. Keempat berita ini mencerminkan dinamika politik dan sosial yang sedang berlangsung di Indonesia, dengan fokus pada partisipasi masyarakat dan penanganan isu-isu lokal.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Raja Juli Antoni menekankan pentingnya keterlibatan anggota dalam menentukan pemimpin partai melalui Pemilu Raya, yang bertujuan untuk mengembalikan hak anggota dan menciptakan hubungan jangka panjang yang lebih baik antara partai dan anggotanya. Dia juga menyatakan bahwa PSI akan membangun platform voting online untuk memastikan keputusan tidak hanya diambil oleh elit partai, tetapi melibatkan semua anggota. Dari sisi Konservatif: Inggard Joshua dari Fraksi Gerindra mengkritik program unggulan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno yang dinilai belum menyelesaikan masalah banjir dalam 100 hari kerja. Dia menyebutkan bahwa program-program tersebut masih bersifat parsial dan tidak menjangkau akar permasalahan, serta menekankan perlunya fokus pada isu banjir sebagai prioritas.