Kemenag Terapkan Skema Murur dan Tanazul untuk Atasi Kepadatan di Mina, Sementara Amphuri Minta Dukungan untuk Penerbitan Visa Haji Furoda

Date: 2025-05-31

Category: Agama

Rangkuman Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia menerapkan skema Murur dan Tanazul pada pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah atau 2025 untuk mengatasi kepadatan di Mina. Skema Murur memungkinkan jemaah haji, terutama yang lansia dan memiliki kondisi fisik tertentu, untuk langsung berangkat dari Arafah ke Mina tanpa berhenti di Muzdalifah, menggunakan bus. Hal ini diizinkan dalam fikih haji, di mana mabit di Muzdalifah dianggap sunnah menurut Mazhab Hanafi. Sementara itu, skema Tanazul memungkinkan sekitar 30.000 jemaah untuk kembali lebih awal ke hotel di Makkah setelah melempar jumrah aqobah, tanpa harus kembali ke tenda di Mina. Kemenag berharap kedua skema ini dapat mengurangi kepadatan dan meningkatkan kenyamanan jemaah selama ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji dijadwalkan berlangsung mulai 8 Zulhijah, dengan wukuf pada 9 Zulhijah.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Terdapat harapan dari Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) agar Menteri Agama membantu melobi untuk penerbitan visa haji furoda. Mereka menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi untuk memfasilitasi keberangkatan jemaah. Selain itu, ada saran untuk beralih ke haji khusus sebagai alternatif bagi jemaah yang visanya belum terbit, menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan dan kenyamanan jemaah. Dari sisi Konservatif: Kementerian Agama RI menerapkan skema Murur dan Tanazul untuk mengatasi kepadatan di Mina selama ibadah haji. Skema ini didasarkan pada hukum syariah yang kuat dan diizinkan dalam fikih haji, sehingga jemaah yang memilih tidak mabit di Muzdalifah tetap sah hajinya. Penekanan pada kepatuhan terhadap fikih dan tradisi, serta penjelasan mengenai kondisi tertentu yang membolehkan jemaah untuk tidak mengikuti semua ritual secara konvensional, mencerminkan pendekatan yang lebih konservatif terhadap pelaksanaan ibadah haji.