KPK Diminta Buka Rekaman CCTV untuk Verifikasi Keterangan Saksi dalam Kasus Hasto Kristiyanto dan Suap Harun Masiku

Date: 2025-04-25

Category: Korupsi

Rangkuman Dalam sidang kasus suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, terungkap bahwa Hasto didakwa melakukan perbuatan merintangi penyidikan dan menyuap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, untuk mengurus pergantian antar waktu (PAW) Harun Masiku. Sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 24 April 2025 ini menghadirkan sejumlah saksi, termasuk Patrick Gerard alias Geri, yang mengungkapkan bahwa ia diperintahkan untuk mengambil koper berisi uang dari Harun Masiku. Uang tersebut, yang totalnya mencapai Rp 850 juta, didistribusikan untuk kepentingan suap. Selain itu, saksi juga menyebut adanya percakapan yang menyebut "perintah ibu" yang diduga merujuk pada Hasto, yang memberikan garansi agar PAW Harun Masiku dapat terlaksana. Dalam persidangan, pengacara Hasto menegaskan bahwa tidak ada saksi yang menyebutkan bahwa uang suap berasal dari kliennya, dan mereka meminta bukti CCTV untuk mendukung klaim tersebut. Sidang ini mencerminkan kompleksitas kasus hukum yang melibatkan politik dan dugaan korupsi di Indonesia.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Dalam sidang yang melibatkan Hasto Kristiyanto, saksi Patric Gerard alias Geri mengungkapkan bahwa ia diperintahkan untuk mengambil koper berisi uang dari Harun Masiku. Geri menyatakan bahwa ia tidak mengenal Harun sebelumnya dan hanya mengikuti arahan dari kader PDI-P, Saeful Bahri. Uang yang diambil mencapai Rp 850 juta, yang kemudian dilaporkan kepada Saeful. Tindakan ini dianggap sebagai bagian dari praktik suap untuk memuluskan pengurusan pergantian antar waktu di DPR, yang menunjukkan adanya korupsi dalam sistem politik. Dari sisi Konservatif: Dalam persidangan, Geri mengaku diperintahkan untuk mengambil uang dari Harun Masiku, yang berjumlah Rp 850 juta. Ia menjelaskan bahwa pertemuan berlangsung di Rumah Aspirasi dan ia mengambil uang tersebut dari staf Hasto, Kusnadi. Hasto Kristiyanto didakwa melakukan perintangan penyidikan dan suap agar Harun Masiku bisa menjadi anggota DPR. Dakwaan ini mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menunjukkan adanya upaya untuk menghindari konsekuensi hukum dari tindakan korupsi yang terjadi.