PPP Butuh Logistik Besar untuk Kembali ke DPR dan Visa Haji Furoda Tidak Diterbitkan untuk Seluruh Dunia

Date: 2025-05-31

Category: Pemerintahan

Rangkuman Kementerian Sosial RI akan membuka Sekolah Rakyat di Kabupaten Jember untuk siswa SD, SMP, dan SMA, dengan tujuan memutus transmisi kemiskinan antar generasi. Pada 31 Mei 2025, Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyapa calon orang tua dan siswa di gedung BKPSDM Jember, menjelaskan bahwa proses rekrutmen siswa akan dilakukan tanpa tes akademik, hanya melalui verifikasi administratif. Sekolah Rakyat ini akan menampung 150 siswa dan beroperasi sementara di gedung BKPSDM sebelum pindah ke Jember Sport Garden setelah pembangunan selesai. Selain itu, pemerintah Arab Saudi memutuskan tidak menerbitkan visa haji furoda untuk tahun ini, yang berdampak pada calon jemaah haji di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Komisi VIII DPR mengingatkan masyarakat untuk tidak tertipu janji-janji terkait visa tersebut dan meminta travel untuk mengembalikan dana calon jemaah. Di sisi lain, pengamat politik menilai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) perlu logistik besar untuk kembali ke DPR pada 2029, sementara situasi lapangan pekerjaan di Indonesia semakin darurat, dengan banyak pencari kerja yang pingsan saat mengikuti job fair.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Artikel menyoroti keadaan darurat lapangan pekerjaan di Indonesia, dengan penekanan pada dampak serius yang dialami masyarakat, seperti pingsannya pencari kerja di job fair. Terdapat kritik terhadap program-program pemerintah yang dianggap tidak efektif dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan. Penekanan pada perlunya pendekatan yang lebih sistemik dan nyata untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan menjadi sorotan utama, dengan seruan untuk menghentikan program-program populis yang tidak menyentuh akar masalah. Dari sisi Konservatif: Artikel menekankan pentingnya pengembalian dana bagi calon jemaah haji furoda yang batal berangkat, dengan fokus pada komunikasi antara pihak travel dan jemaah. Ada perhatian terhadap kerugian yang dialami travel akibat kebijakan pemerintah Arab Saudi yang tidak mengeluarkan visa haji furoda. Saran untuk menunda keberangkatan haji dan pengembalian dana secara utuh menjadi poin penting, menunjukkan kepedulian terhadap semua pihak yang terlibat dalam situasi ini.