Rekrutmen CPNS Dibatasi Usia Maksimal 35 Tahun, Pengecualian untuk Jabatan Tertentu; Wartawan Gadungan Ditangkap karena Pemerasan Jaksa Kejati DKI Jakarta

Date: 2025-05-31

Category: Korupsi

Rangkuman Pemerintah Indonesia sedang mengembangkan teknologi deteksi dini tsunami berbasis kabel optik bawah laut untuk meningkatkan akurasi dan jangkauan sistem peringatan bencana nasional. Pada tanggal 31 Mei 2025, Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini dan menekankan pentingnya edukasi masyarakat di daerah rawan bencana. Teknologi ini merupakan hasil kerja sama antara Universitas Gadjah Mada dan Telkom Indonesia, yang akan diintegrasikan dengan sistem peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Di sisi lain, Polda Metro Jaya menetapkan seorang wartawan gadungan berinisial LSN sebagai tersangka pemerasan terhadap jaksa Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 31 Mei 2025. LSN ditangkap setelah menghubungi jaksa dan meminta uang Rp 5 juta dengan ancaman akan mempublikasikan berita negatif. Barang bukti yang disita termasuk ponsel, tas, dan uang tunai. Kasus ini menunjukkan tantangan dalam menjaga integritas profesi jurnalistik di tengah praktik pemerasan.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran yang melarang diskriminasi usia dalam rekrutmen tenaga kerja, bertujuan untuk membuka akses pekerjaan yang lebih inklusif bagi masyarakat, termasuk kelompok usia yang sering terdiskriminasi. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan pasar tenaga kerja yang adil dan tidak diskriminatif, sejalan dengan kondisi populasi yang menua di Indonesia. Penekanan pada kesempatan kerja bagi semua kelompok usia menunjukkan komitmen untuk mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan dan pelayanan publik. Dari sisi Konservatif: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan batas usia maksimal pelamar CPNS umumnya adalah 35 tahun, dengan pengecualian untuk jabatan tertentu yang dapat mencapai 40 tahun. Hal ini didasarkan pada pertimbangan produktivitas dan proyeksi masa kerja yang memadai. Penekanan pada batasan usia ini mencerminkan kebutuhan untuk memastikan bahwa pelamar dapat berkontribusi secara maksimal dalam tugas dan pelayanan publik.