Permintaan Pemerintah Daerah untuk Tinjau Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Akses di Candi Borobudur dan Raja Ampat

Date: 2025-05-31

Category: Pemerintahan

Rangkuman Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, meminta pemerintah pusat untuk meninjau kembali pembatasan kewenangan dalam pengelolaan hutan guna melestarikan alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, menjelaskan bahwa daerah ini kaya akan sumber daya alam, termasuk hutan dan laut, yang berpotensi untuk pengembangan wisata. Namun, pembatasan kewenangan dari pemerintah pusat menghambat upaya lokal dalam mengelola sumber daya tersebut, termasuk izin tambang yang dikeluarkan dari Jakarta, yang berpotensi merusak lingkungan. Di sisi lain, Komisi X DPR menanggapi wacana pemerintah untuk memasang stairlift permanen di Candi Borobudur, meminta kajian teknis dan arkeologis untuk memastikan pelestarian nilai historis dan arsitektural situs tersebut. Politikus menekankan pentingnya mempertahankan keaslian struktur candi dan mengusulkan solusi aksesibilitas yang lebih ramah konservasi. Mereka juga mengingatkan bahwa Candi Borobudur bukan hanya objek wisata, tetapi juga tempat ibadah yang harus dikelola dengan mempertimbangkan fungsi religiusnya.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Terdapat perhatian terhadap pelestarian nilai-nilai historis dan arsitektural Candi Borobudur, dengan penekanan pada pentingnya kajian teknis dan arkeologis sebelum pemasangan stairlift permanen. Ditekankan bahwa solusi aksesibilitas harus bersifat non-invasif dan ramah konservasi, serta melibatkan para ahli dan UNESCO untuk menjaga keaslian candi. Dalam konteks Raja Ampat, ada seruan untuk memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan, agar masyarakat lokal dapat lebih terlibat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dari sisi Konservatif: Ada kekhawatiran bahwa pemasangan stairlift permanen dapat mengganggu keaslian struktur dan estetika Candi Borobudur yang telah terjaga selama berabad-abad. Penekanan pada perlunya kajian komprehensif dan dampak jangka panjang terhadap struktur bangunan menjadi fokus utama. Dalam hal pengelolaan hutan di Raja Ampat, terdapat kritik terhadap pembatasan kewenangan dari pemerintah pusat yang menghambat intervensi lokal terhadap aktivitas tambang yang merusak, dengan penekanan pada pentingnya otonomi daerah untuk mengelola sumber daya alam.