Pakar UGM Sarankan Penyusunan Ulang RUU Masyarakat Adat dengan Draf Baru untuk Menjawab Kompleksitas Hukum dan Meningkatkan Partisipasi Komunitas Adat

Date: 2025-05-31

Category: Politik

Rangkuman Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Yance Arizona, mengemukakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat perlu disusun ulang dengan draf baru yang lebih relevan untuk mengatasi kompleksitas masalah hukum yang dihadapi masyarakat adat saat ini. Ia menekankan pentingnya pendekatan kodifikasi menggunakan metode omnibus agar undang-undang sektoral yang beririsan dengan masyarakat adat dapat diselaraskan. Selain itu, Yance mendorong agar proses legislasi lebih partisipatif dengan melibatkan komunitas adat yang seringkali kurang mendapatkan akses informasi. Di sisi lain, Kejaksaan Agung menyita rest area di Tol Jagorawi Km 21B, Gunungputri, Bogor, terkait dugaan korupsi tata niaga komoditas timah oleh PT Timah Tbk pada periode 2015-2022. Meskipun disita, rest area tersebut tetap beroperasi normal dengan aktivitas yang cukup ramai, termasuk stasiun pengisian bahan bakar dan restoran. Penyitaan ini bertujuan untuk pemulihan keuangan negara akibat praktik korupsi, dan penyidik terus berupaya mengungkap harta-harta yang terkait dengan kasus tersebut.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Pakar hukum tata negara menekankan pentingnya penyusunan ulang RUU masyarakat adat dengan draf baru yang lebih relevan untuk mengatasi kompleksitas persoalan hukum yang dihadapi masyarakat adat. Ditekankan bahwa partisipasi aktif komunitas adat dalam proses legislasi sangat penting, bukan hanya sebagai formalitas, melainkan keterlibatan dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Pendekatan multibahasa dan keterlibatan fasilitator lokal juga dianggap krusial agar suara masyarakat adat terwakili dengan baik. Dari sisi Konservatif: Tidak ada perspektif konservatif yang tersedia.