Usulan Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto Dihadapkan pada Kajian Dewan Gelar dan Penolakan Aktivis Reformasi 1998

Date: 2025-05-28

Category: Politik

Rangkuman Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa usulan pemberian gelar pahlawan nasional bagi Presiden Ke-2 RI, Soeharto, akan dikaji oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Pernyataan ini disampaikan pada Selasa, 27 Mei 2025, di kompleks parlemen Jakarta. Puan menekankan pentingnya proses penilaian yang obyektif dan menyerahkan keputusan kepada dewan tersebut. Sementara itu, sejumlah aktivis dari Gerakan Reformasi 1998 menolak usulan tersebut, menganggap bahwa kepemimpinan Soeharto tidak memenuhi kriteria gelar pahlawan nasional karena catatan pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan represif selama masa Orde Baru. Penolakan ini disampaikan dalam diskusi publik yang diadakan pada 24 Mei 2025. Selain Soeharto, terdapat sembilan nama lain yang juga sedang dikaji untuk gelar pahlawan nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto, menilai kepemimpinannya tidak memenuhi kriteria undang-undang mengenai gelar kepahlawanan. Mereka berargumen bahwa pemberian gelar tersebut bertentangan dengan semangat reformasi dan mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama masa Orde Baru. Diskusi yang diadakan oleh aktivis 98 menekankan bahwa Soeharto tidak layak menerima gelar pahlawan nasional. Dari sisi Konservatif: Puan Maharani, Ketua DPR RI, menekankan pentingnya proses penilaian yang obyektif oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan terkait usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia berharap agar semua pihak menyerahkan proses kajian kepada dewan tersebut, menunjukkan sikap mendukung kajian yang formal dan terstruktur sebelum keputusan akhir diambil oleh Presiden.