Kasus Ayam Goreng Widuran Solo: Penipuan Konsumen Nonhalal dan Potensi Tuntutan Hukum serta Dampaknya terhadap Reputasi Kota Solo

Date: 2025-05-28

Category: Kejahatan

Rangkuman Restoran Ayam Goreng Widuran di Solo menjadi sorotan setelah terungkap menggunakan bahan olahan nonhalal, yang memicu reaksi dari berbagai pihak. Pada tanggal 28 Mei 2025, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, mendesak agar kasus ini diproses secara hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, terutama umat Islam, yang merasa dirugikan. Ia menyoroti bahwa restoran tersebut telah beroperasi selama lebih dari 50 tahun tanpa mencantumkan status nonhalal secara jelas. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hasan, juga menyatakan bahwa masyarakat yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan class action, dan menekankan bahwa kasus ini sudah menjadi ranah kepolisian. Sementara itu, Ketua PBNU, Ahmad Fahrur Rozi, mengungkapkan kesedihannya atas situasi ini, menilai bahwa restoran telah menipu konsumen dan meminta agar tindakan hukum diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Semua pihak sepakat bahwa langkah tegas diperlukan untuk menjaga reputasi Kota Solo dan kepercayaan publik terhadap industri kuliner di daerah tersebut.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Kasus Ayam Goreng Widuran di Solo dianggap sangat merugikan konsumen, terutama umat Islam yang merasa ditipu karena mengonsumsi makanan yang tidak halal. Pihak BPJPH menekankan pentingnya perlindungan konsumen dan menyarankan masyarakat yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan class action. Mereka juga mengkritisi kurangnya sanksi pidana dalam undang-undang yang ada, yang hanya mengatur dua keadaan pelanggaran terkait kehalalan produk. Penekanan pada transparansi dan kejujuran dalam bisnis menjadi sorotan utama. Dari sisi Konservatif: Ketua PBNU, Ahmad Fahrur Rozi, mengekspresikan kesedihan atas kasus ini, menyebut restoran tersebut telah melakukan kebohongan terhadap masyarakat dengan tidak mengungkapkan penggunaan bahan nonhalal. Ia menegaskan bahwa tindakan ini merugikan konsumen dan meminta agar kasus ini diproses hukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penekanan pada dampak negatif terhadap reputasi Kota Solo dan kepercayaan publik juga menjadi fokus, dengan seruan untuk tindakan tegas dari pemerintah daerah agar kejadian serupa tidak terulang.