KPK Mendalami Kasus Suap Izin PLTU 2 Cirebon atas Permohonan Jaksa Korea Selatan yang Melibatkan Pejabat Hyundai

Date: 2025-05-28

Category: Korupsi

Rangkuman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami kasus dugaan suap terkait perizinan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 di Cirebon, Jawa Barat, sesuai permohonan dari Jaksa Korea Selatan. Proses penyidikan ini melibatkan pemeriksaan saksi, termasuk Rita Susana Supriyanti, seorang aparatur sipil negara dari Pemkab Cirebon, yang dilakukan di Gedung Merah Putih KPK pada 27 Mei 2025. Kasus ini juga melibatkan Herry Jung, General Manager Hyundai Engineering and Construction, yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap kepada mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, dengan nilai suap mencapai Rp 6,04 miliar. KPK telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum Korea Selatan, termasuk melakukan pemeriksaan saksi di Seoul pada Februari 2025, sebagai bagian dari kolaborasi internasional melalui mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA). Proses ini menunjukkan upaya kedua negara dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan pejabat dari perusahaan Korea Selatan.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Jaksa Korea Selatan meminta KPK untuk mendalami kasus dugaan suap perizinan PLTU 2 di Cirebon yang melibatkan pejabat tinggi Hyundai. KPK melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk ASN dari Pemkab Cirebon, untuk mengungkap permasalahan dalam pembangunan proyek tersebut. Penekanan pada kolaborasi internasional dan praktik baik antara kedua negara menjadi sorotan, dengan adanya mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) yang menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum. Dari sisi Konservatif: KPK mendalami kasus suap izin PLTU 2 Cirebon sesuai permohonan Jaksa Korsel, yang melibatkan Herry Jung dari Hyundai. KPK telah menetapkan Herry sebagai tersangka dan memeriksa saksi-saksi terkait, termasuk ASN Cirebon. Fokus pada tindakan hukum yang tegas terhadap korupsi dan keterlibatan pejabat asing dalam kasus ini menjadi perhatian utama, dengan penekanan pada proses hukum yang sedang berlangsung.