"Urgensi Undang-Undang Lembaga Kepresidenan untuk Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas Kekuasaan Presiden di Indonesia"

Date: 2025-05-27

Category: Politik

Rangkuman Perbincangan mengenai perlunya Undang-Undang Lembaga Kepresidenan kembali mencuat di ruang publik, terutama dalam konteks dinamika politik dan pemerintahan saat ini. Artikel ini membahas pentingnya pengaturan hukum yang jelas untuk memastikan kekuasaan presiden dijalankan secara transparan dan akuntabel. Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan dan Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat menyoroti bahwa meskipun presiden memegang kekuasaan besar dalam sistem presidensial Indonesia, pengaturan mengenai lembaga kepresidenan masih minim. Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatur posisi presiden dan wakil presiden tanpa menjelaskan secara rinci struktur dan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan tersebut. Tanpa adanya Undang-Undang yang mengatur, ekosistem birokrasi di sekitar presiden berpotensi menjadi alat kekuasaan yang tidak terawasi. Artikel ini menekankan bahwa keberadaan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan sangat mendesak untuk membingkai kekuasaan presiden dalam koridor konstitusional, dengan lima elemen penting yang perlu diatur, termasuk struktur kelembagaan di sekitar presiden dan wakil presiden.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Dalam pandangan liberal, pentingnya Undang-Undang Lembaga Kepresidenan ditekankan untuk memastikan bahwa kekuasaan presiden dijalankan dalam koridor hukum yang transparan dan akuntabel. Artikel ini menyoroti bahwa pengaturan yang minim mengenai lembaga kepresidenan dapat berpotensi menciptakan otoritarianisme. Ada penekanan pada perlunya akuntabilitas publik terhadap staf khusus presiden yang tidak memiliki batasan jelas, serta pentingnya pengawasan terhadap ekosistem birokrasi yang luas di sekitar presiden. Dari sisi Konservatif: Tidak ada perspektif konservatif yang tersedia.