Pengamanan Jaksa oleh TNI Sesuai Undang-Undang dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025

Date: 2025-05-27

Category: Politik

Rangkuman Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan bahwa pengawalan jaksa oleh personel TNI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pernyataan ini disampaikan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Senin. Agus menjelaskan bahwa pelibatan TNI dalam kejaksaan merupakan bagian dari tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP), yang mencakup pengamanan objek vital nasional. TNI juga memiliki nota kesepahaman dengan kejaksaan mengenai pendidikan, latihan, dan penugasan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan. Selain itu, pengawalan ini diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 yang memberikan perlindungan negara kepada jaksa dari ancaman. Dalam peraturan tersebut, jaksa dan keluarganya berhak mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh Polri, dengan syarat adanya permintaan dari kejaksaan. Peraturan ini juga mengatur kerja sama antara kejaksaan dan badan intelijen negara serta badan intelijen strategis TNI.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: terdapat kekhawatiran mengenai pelibatan TNI dalam pengawalan jaksa, yang dianggap dapat mengganggu independensi penegakan hukum. Ada argumen bahwa pengawasan militer terhadap lembaga sipil dapat menciptakan ketidakadilan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, ada penekanan pada perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap bentuk kerjasama antara TNI dan kejaksaan. Dari sisi Konservatif: pengawalan jaksa oleh TNI dianggap sebagai langkah yang sesuai dengan undang-undang dan diperlukan untuk melindungi jaksa dari ancaman. TNI menegaskan komitmennya untuk bekerja secara profesional dan proporsional, serta meningkatkan keamanan dan efektivitas penegakan hukum. Penekanan pada sinergitas kelembagaan dan dukungan terhadap tugas kejaksaan menjadi fokus utama, dengan referensi pada peraturan presiden yang memberikan perlindungan negara kepada jaksa dan keluarganya.