Layanan Samsat dan SIM Keliling Tersedia di 21 Lokasi di Jadetabek dan 5 Lokasi di Jakarta pada Hari Selasa

Date: 2025-05-27

Category: Transportasi

Rangkuman Pada hari Selasa, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyediakan layanan Samsat Keliling di 21 lokasi yang tersebar di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Layanan ini berlangsung dari pukul 08.00 hingga 15.00 WIB, dengan lokasi yang mencakup halaman parkir Samsat, mall, dan pasar. Masyarakat diharapkan membawa persyaratan seperti KTP asli, BPKB, dan STNK beserta fotokopi, serta tidak memiliki tunggakan pajak lebih dari satu tahun. Selain itu, pada hari yang sama, terdapat juga layanan SIM Keliling di lima lokasi di Jakarta, yang buka dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Lokasi tersebut termasuk mall dan kantor pos, dengan syarat seperti fotokopi KTP, SIM lama, serta bukti cek kesehatan dan tes psikologi. Layanan ini hanya untuk perpanjangan SIM yang masih berlaku untuk golongan tertentu, dengan biaya perpanjangan yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Terdapat layanan SIM keliling yang memudahkan masyarakat untuk memperpanjang SIM dengan syarat yang jelas, seperti fotokopi KTP dan bukti cek kesehatan. Kebijakan baru mengenai masa berlaku SIM yang dihitung dari tanggal penerbitan, bukan tanggal lahir, menunjukkan upaya untuk menyederhanakan proses administrasi. Selain itu, informasi mengenai biaya perpanjangan yang transparan juga mencerminkan komitmen untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada publik. Dari sisi Konservatif: Layanan SIM keliling dan Samsat keliling di Jakarta dan sekitarnya menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan administrasi kendaraan dan SIM. Dengan adanya 21 lokasi Samsat keliling, masyarakat di Jadetabek dapat lebih mudah memenuhi kewajiban pajak kendaraan. Namun, penting untuk diingat bahwa pemohon harus memenuhi syarat tertentu dan tidak memiliki tunggakan pajak, yang menekankan tanggung jawab individu dalam kepatuhan terhadap peraturan.