Bentrokan antara Anggota Ormas dan Pekerja PT BCI Terkait Penguasaan Lahan Parkir RSU Kota Tangerang Selatan

Date: 2025-05-26

Category: Kejahatan

Rangkuman Lahan parkir Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Tangerang Selatan di Jalan Pajajaran, Pamulang Barat, telah dikuasai oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) selama delapan tahun. Penguasaan ini telah mengubah fungsi lahan parkir dari sekadar tempat menitipkan kendaraan menjadi ladang kepentingan kelompok tertentu, di mana mereka menetapkan tarif parkir secara sepihak dan mempekerjakan anggotanya sebagai juru parkir tanpa koordinasi resmi. Pada Rabu, 21 Mei 2025, terjadi bentrokan antara anggota ormas dan pekerja PT Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) yang sedang membangun sistem parkir otomatis setelah memenangkan lelang pengelolaan lahan parkir. Ketegangan meningkat ketika anggota ormas menolak untuk meninggalkan area tersebut, yang berujung pada adu fisik. Situasi ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat pengguna layanan rumah sakit dan pihak internal RSU, yang merasa otoritas mereka terusik. Pihak kepolisian menyatakan bahwa tindakan ini merupakan bentuk premanisme yang meresahkan.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Lahan parkir RSU Kota Tangerang Selatan telah dikuasai oleh ormas selama delapan tahun, yang menunjukkan adanya tindakan premanisme yang meresahkan masyarakat. Penguasaan ini tidak hanya mengganggu otoritas rumah sakit, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi pengguna layanan. Ketegangan yang terjadi antara ormas dan pekerja PT BCI mencerminkan konflik kepentingan yang lebih besar, di mana kelompok tertentu berusaha mempertahankan kontrol atas sumber daya publik tanpa legitimasi yang jelas. Dari sisi Konservatif: Peristiwa bentrokan di RSU Tangsel menunjukkan adanya masalah serius terkait penguasaan lahan parkir oleh ormas. Pihak kepolisian menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bentuk premanisme yang harus ditindak tegas. Ketegangan yang terjadi saat PT BCI mencoba menerapkan sistem parkir baru menunjukkan bahwa ormas tidak mau mengalah dan berusaha mempertahankan kekuasaan mereka, yang mengganggu proses pengelolaan yang sah.