KPU Menanggapi Dugaan Pelanggaran Etik dan Selisih Anggaran dalam Pengadaan Private Jet untuk Pemilu 2024

Date: 2025-05-25

Category: Pemerintahan

Rangkuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan penggunaan private jet untuk kebutuhan teknis Pemilu 2024 setelah adanya laporan dugaan pelanggaran etik terkait pengadaan tersebut. Laporan ini diajukan oleh Transparency International Indonesia (TI Indonesia) pada 7 Mei 2025, yang menyoroti kejanggalan dalam nilai kontrak sewa jet yang mencapai Rp 65 miliar, melebihi pagu anggaran Rp 46 miliar. TI Indonesia juga menganggap KPU kurang transparan dalam pengelolaan anggaran dan menyebutkan adanya selisih operasional sekitar Rp 30 miliar. KPU, melalui Afif, menegaskan bahwa penggunaan private jet adalah untuk memastikan kelancaran tahapan pemilu, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dan menyatakan bahwa mereka telah melakukan efisiensi anggaran, dengan pengeluaran aktual di bawah kontrak awal. KPU juga mengklaim bahwa semua proses pengadaan telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan diaudit oleh BPK, serta berupaya meminimalisir kesalahan dalam distribusi logistik pemilu.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Tidak ada perspektif liberal yang tersedia. Dari sisi Konservatif: Penggunaan private jet oleh KPU untuk Pemilu 2024 dipertanyakan, terutama terkait dengan dugaan selisih biaya operasional yang mencapai Rp 30 miliar. Zakki menyoroti adanya gap antara biaya operasional yang dihitung sebesar Rp 15 miliar dan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 45 miliar. Meskipun Afif dari KPU menegaskan bahwa penggunaan private jet adalah untuk kebutuhan teknis dan efisiensi, kekhawatiran akan transparansi dan potensi penggelembungan biaya tetap ada. Afif juga menyatakan bahwa penggunaan anggaran dilakukan sesuai peraturan dan telah diaudit, namun skeptisisme terhadap pengelolaan dana publik tetap menjadi sorotan.