"Penambahan Dana Bantuan Keuangan untuk Partai Politik Harus Disertai Penalti dan Audit Independen untuk Cegah Korupsi"

Date: 2025-05-24

Category: Pemerintahan

Rangkuman Siti Zuhro, peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengemukakan bahwa penambahan dana bantuan keuangan untuk partai politik (parpol) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu disertai dengan penerapan penalti bagi parpol yang menyalahgunakan dana tersebut. Dalam pernyataannya di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Jumat, ia menekankan pentingnya sanksi tegas agar parpol tidak menjadikan dana tersebut sebagai "bancakan" politik. Siti menyarankan agar dana diberikan berdasarkan pengelompokan raihan suara dalam pemilu, sehingga pemanfaatannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menekankan perlunya audit oleh auditor independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Selain itu, Wakil Ketua KPK, Fithroh Rohcahyanto, mendukung usulan pendanaan besar untuk parpol sebagai langkah untuk memberantas korupsi di Indonesia, mengingat kebutuhan dana yang besar bagi calon pemimpin di berbagai level.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Penambahan dana bantuan keuangan untuk partai politik harus disertai dengan penerapan penalti yang tegas bagi partai yang menyalahgunakan dana. Siti Zuhro menekankan pentingnya sanksi berat agar partai tidak menjadikan dana tersebut sebagai "bancakan" politik. Ia berharap pengaturan ini dapat mengingatkan partai untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan dana, serta mendorong transparansi melalui audit oleh auditor independen. Dari sisi Konservatif: Ada kekhawatiran bahwa tanpa penalti yang serius, penambahan dana hanya akan memperburuk praktik korupsi. Siti Zuhro menegaskan bahwa partai yang mencuri dana harus dikenakan sanksi berat, termasuk diskualifikasi. Ia juga mengusulkan agar dana diberikan sesuai dengan raihan suara dalam pemilu, sehingga pemanfaatannya lebih dapat dipertanggungjawabkan.