Kenaikan Batas Usia Pensiun ASN dan Pengawasan Pemilu di Palopo

Date: 2025-05-24

Category: Pemerintahan

Rangkuman Berbagai isu politik muncul pada Jumat, 23 Mei, terkait dengan batas usia pensiun aparatur sipil negara (ASN) dan kegiatan patroli Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa kenaikan batas usia pensiun ASN dapat memberikan kesempatan bagi pegawai yang kompeten untuk terus mengabdi, mengingat banyak ASN yang masih dalam kondisi prima meskipun telah mencapai usia pensiun. Di sisi lain, anggota DPR, Muhammad Nasir Djamil, menegaskan bahwa penempatan M. Iqbal sebagai Sekjen DPD RI sesuai dengan undang-undang ASN. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya memperkuat rantai pasok pangan di wilayah strategis seperti Indramayu. Komisi II DPR juga menyatakan bahwa usulan kenaikan batas usia pensiun ASN harus didasarkan pada riset yang jelas untuk menemukan akar masalah yang dihadapi ASN. Selain itu, Ketua KPU dan Bawaslu memantau persiapan pemungutan suara ulang di Palopo, Sulawesi Selatan, yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Mei 2025, dengan harapan pelaksanaan berjalan aman dan kondusif.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Tidak ada perspektif liberal yang tersedia. Dari sisi Konservatif: Kenaikan batas usia pensiun aparatur sipil negara (ASN) dianggap sebagai kesempatan bagi ASN yang kompeten untuk terus mengabdi lebih lama. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menekankan bahwa banyak ASN yang masih dalam kondisi prima meskipun telah mencapai usia pensiun. Ia menyatakan bahwa investasi negara dalam pelatihan dan pendidikan ASN seharusnya tidak terbuang sia-sia hanya karena batas usia. Selain itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan bahwa usulan kenaikan batas pensiun harus memiliki dasar yang jelas dan melalui proses riset untuk menemukan akar masalah yang dihadapi ASN.