"Kasus Suap Harun Masiku: Pengakuan Saksi Kunci Saeful Bahri dan Hubungan dengan Hatta Ali"

Date: 2025-05-23

Category: Korupsi

Rangkuman Saeful Bahri, mantan kader PDI Perjuangan, memberikan kesaksian kunci dalam sidang dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR untuk Harun Masiku yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 22 Mei 2025. Dalam kesaksiannya, Saeful mengungkapkan bahwa Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P, terlibat dalam upaya merintangi penyidikan KPK terkait kasus ini. Hasto diduga memerintahkan Harun untuk merendam ponselnya agar tidak terlacak saat operasi tangkap tangan pada Januari 2020. Saeful juga menyebutkan bahwa Hasto mengarahkan agar Harun tetap berada di kantor DPP PDIP dan menyuap mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan, sebesar Rp 600 juta untuk memuluskan proses PAW. Selain itu, Saeful mengungkapkan bahwa ia mendapatkan misi dari partai untuk membujuk Riezky Aprilia agar mundur demi memberi jalan bagi Harun Masiku, namun Riezky menolak dan meminta agar permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri. Dalam persidangan, juga terungkap bahwa Harun Masiku memiliki kedekatan dengan Hatta Ali, mantan Ketua MA, yang dipanggil "opa" oleh Harun. Kesaksian ini menunjukkan keterlibatan berbagai pihak dalam kasus suap yang melibatkan pengurusan PAW dan perintangan penyidikan.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Dalam kesaksian Saeful Bahri, terdapat pengakuan mengenai misi dari PDI Perjuangan untuk membujuk Riezky Aprilia agar mundur demi Harun Masiku. Saeful menjelaskan bahwa Riezky menolak permintaan tersebut dan meminta agar Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang meminta langsung. Hal ini menunjukkan adanya tekanan internal dalam partai untuk mengatur posisi calon legislatif, yang mencerminkan dinamika kekuasaan di dalam partai politik. Dari sisi Konservatif: Kesaksian Saeful Bahri mengungkapkan bahwa Hasto Kristiyanto terlibat dalam upaya merintangi penyidikan kasus suap Harun Masiku. Hasto diduga memerintahkan Harun untuk merendam handphone agar tidak terlacak oleh KPK dan menyuap mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan, sebesar Rp 600 juta untuk mengurus penetapan PAW. Tindakan ini menunjukkan upaya sistematis untuk menghindari hukum dan mempertahankan kekuasaan dalam struktur partai.