"Kasus Korupsi Proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kementerian Kominfo: Lima Tersangka Ditetapkan dan Kerugian Negara Mencapai Ratusan Miliar Rupiah"

Date: 2025-05-23

Category: Korupsi

Rangkuman Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengungkap kasus dugaan korupsi pada proyek pengadaan barang dan jasa Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2024. Lima tersangka telah ditetapkan, yaitu Semuel Abrijani Pangerapan, Bambang Dwi Anggono, Nova Zanda, Alfie Asman, dan Pini Panggar Agusti. Proyek ini, yang seharusnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, justru dikelola dengan cara yang tidak sesuai, di mana pengadaan barang dan jasa disubkontrakkan kepada pihak swasta yang tidak memenuhi spesifikasi teknis. Penyelidikan menunjukkan adanya pengkondisian tender dan praktik suap, dengan kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Penggeledahan di berbagai lokasi terkait kasus ini juga menghasilkan penyitaan uang tunai, mobil, dan dokumen penting.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Dalam artikel ini, terdapat penekanan pada praktik korupsi yang merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat diharapkan dapat membawa keadilan dan transparansi dalam pengelolaan proyek publik. Terdapat sorotan terhadap penyalahgunaan anggaran dan pengkondisian tender yang menguntungkan pihak tertentu, serta indikasi praktik suap yang melibatkan pejabat tinggi di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dari sisi Konservatif: Artikel ini menyoroti tindakan tegas dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi proyek PDNS. Ditekankan bahwa proyek yang seharusnya dikelola oleh pemerintah justru diserahkan kepada pihak swasta yang tidak memenuhi syarat. Penegakan hukum yang dilakukan diharapkan dapat mencegah praktik korupsi lebih lanjut dan memastikan akuntabilitas di kalangan pejabat publik.