Usulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto dan Marsinah: Kontroversi dan Penolakan dari Aktivis serta Lembaga Internasional

Date: 2025-05-22

Category: Politik

Rangkuman Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, Presiden ke-2 Republik Indonesia, dalam sebuah pertemuan di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, pada 21 Mei 2025. Ia berpendapat bahwa usulan tersebut tidak sejalan dengan semangat reformasi 1998 yang memperjuangkan demokrasi dan mengajak aktivis '98 untuk merenungkan kembali makna gelar pahlawan. Masinton juga menekankan bahwa Marsinah, seorang tokoh buruh yang memperjuangkan hak-hak buruh, lebih layak mendapatkan gelar tersebut dibandingkan Soeharto. Penolakan terhadap usulan Soeharto juga didukung oleh 30 lembaga internasional yang menandatangani pernyataan bersama. Sementara itu, Kementerian Sosial, yang dipimpin oleh Saifullah Yusuf, menyatakan akan mempertimbangkan masukan dari masyarakat terkait usulan gelar pahlawan nasional ini.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Artikel-artikel dari perspektif liberal menekankan penolakan terhadap usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Aktivis '98, Masinton, menyatakan bahwa usulan tersebut tidak sejalan dengan semangat reformasi 1998 yang memperjuangkan demokrasi. Ia mengajak aktivis untuk merenungkan kembali gelar tersebut, menekankan bahwa jika Soeharto diakui sebagai pahlawan, maka hal itu akan menjadi pengkhianatan terhadap perjuangan aktivis. Selain itu, terdapat dukungan dari 30 lembaga internasional yang menolak usulan tersebut, menunjukkan adanya konsensus global terhadap penolakan gelar pahlawan untuk Soeharto. Dari sisi Konservatif: Artikel dari perspektif konservatif tidak tersedia dalam konteks ini.