Dua Petinggi Ormas di Bekasi Ditangkap Karena Menguasai Ruko Warga Tanpa Izin dan Melakukan Intimidasi

Date: 2025-05-22

Category: Kejahatan

Rangkuman Dua petinggi organisasi masyarakat (ormas) di Kota Bekasi, berinisial RMP dan ES, ditangkap oleh polisi pada Rabu, 21 Mei 2025, karena secara ilegal menguasai tiga ruko milik warga di Jalan Ir H Juanda, Bekasi Timur. Penangkapan ini dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Bekasi Kota setelah pemilik ruko, Honoratus S. Nuar Noning, berusaha menyelesaikan masalah melalui mediasi sebanyak tiga kali, yang semuanya ditolak oleh pihak ormas. Setelah mengirimkan somasi, Honoratus malah mengalami intimidasi ketika puluhan orang mendatangi dirinya. Ormas tersebut tidak hanya menduduki ruko, tetapi juga memasang spanduk di properti yang bukan milik mereka, meskipun Honoratus memiliki sertifikat hak milik yang sah. Saat ini, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 167 dan Pasal 335 KUHP, dan meskipun proses hukum telah dimulai, ormas tersebut masih tetap berada di ruko.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Tindakan sewenang-wenang dua petinggi ormas di Kota Bekasi yang menguasai ruko milik warga tanpa izin menjadi sorotan. Pemilik ruko, Honoratus S. Nuar Noning, telah berusaha menyelesaikan masalah ini melalui mediasi, namun ditolak oleh pihak ormas. Aksi intimidasi yang dialami oleh Honoratus menunjukkan perlunya perlindungan hukum bagi warga dari tindakan premanisme. Penangkapan kedua pelaku oleh polisi mencerminkan upaya untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat yang teraniaya. Dari sisi Konservatif: Penangkapan dua petinggi ormas di Bekasi terkait penguasaan ruko tanpa izin menunjukkan tindakan tegas aparat penegak hukum. Honoratus, pemilik ruko, telah melakukan mediasi sebanyak tiga kali, tetapi tidak membuahkan hasil. Setelah mengirim somasi, ia justru didatangi puluhan orang dari ormas tersebut. Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, dengan menjatuhkan pasal-pasal yang relevan, menunjukkan komitmen untuk menjaga ketertiban dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik properti.