"DPR Terima Aspirasi Driver Online Terkait Potongan Biaya dan Program Aplikasi yang Merugikan"

Date: 2025-05-22

Category: Pemerintahan

Rangkuman Pada tanggal 21 Mei 2025, sejumlah asosiasi pengemudi ojek online (ojol) mengadakan audiensi dengan Komisi V DPR di Senayan, Jakarta Pusat, untuk mengadukan nasib mereka terkait potongan biaya aplikasi yang dianggap terlalu besar. Dalam rapat tersebut, perwakilan pengemudi, seperti Raden Igun Wicaksono dan Kemed, menyampaikan bahwa potongan biaya yang diterapkan oleh aplikator mencapai lebih dari 20 persen, bahkan ada yang mencapai 50 persen, yang merugikan pengemudi. Mereka menuntut agar potongan biaya aplikasi diturunkan menjadi 10 persen sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022. Selain itu, mereka juga mengeluhkan program-program seperti "Aceng" dan "Slot" yang dianggap tidak adil dan merugikan. Komisi V DPR, diwakili oleh Adian Napitupulu, menyatakan bahwa biaya potongan yang dibebankan kepada pengemudi dan konsumen tidak memiliki dasar hukum dan meminta agar biaya layanan tersebut dihapuskan. Audiensi ini merupakan kelanjutan dari aksi demonstrasi besar yang dilakukan sehari sebelumnya, di mana pengemudi ojol merasa selama ini diperlakukan tidak adil oleh aplikator.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Artikel-artikel dari perspektif liberal menyoroti pentingnya perlindungan bagi pekerja transportasi online, dengan penekanan pada inisiatif pemerintah yang baru muncul untuk mengatur dan melindungi hak-hak mereka. Ada pengakuan terhadap ketidakadilan yang dialami oleh pengemudi, termasuk potongan biaya yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Pihak pengemudi menyampaikan aspirasi mereka kepada DPR, menuntut pemotongan biaya yang lebih adil dan perlindungan yang lebih baik, serta mengkritik program-program yang dianggap merugikan mereka. Dari sisi Konservatif: Artikel-artikel dari perspektif konservatif lebih fokus pada kritik terhadap ketidakpatuhan aplikator dan perlunya penegakan regulasi yang lebih ketat. Ada penekanan pada kerugian finansial yang dialami oleh pengemudi akibat potongan biaya yang tinggi, serta tuntutan untuk revisi aturan dari Kementerian Perhubungan. Pihak pengemudi juga mengekspresikan kekhawatiran mengenai keselamatan kerja dan perlindungan yang belum memadai, serta ancaman untuk melakukan aksi lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.