Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024: Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas oleh Kementerian PANRB dan BPK

Date: 2025-05-22

Category: Pemerintahan

Rangkuman Pada Rabu, 21 Mei 2025, di Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan Exit Meeting untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024. Dalam acara ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, serta menyatakan bahwa kementeriannya juga diperiksa dalam LKPP. Rini menyoroti keterkaitan antara LKPP dan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP), yang harus saling mendukung sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, juga hadir dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran serta memperkuat sistem pengawasan internal. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memberikan apresiasi kepada BPK atas upaya mereka dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara, menekankan bahwa kerja sama ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Ketua BPK, Isma Yatun, menyatakan bahwa opini yang diberikan akan mempertimbangkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pemerintah diharapkan menyusun rencana aksi berdasarkan rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Menteri Rini Widyantini menyatakan bahwa proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan mekanisme penting untuk menjaga integritas pengelolaan keuangan. Ia juga menyoroti keterkaitan antara LKPP dan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP), menegaskan bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan keuangan tetapi juga kinerja, sehingga keduanya harus saling menguatkan. Dari sisi Konservatif: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan LKPP Tahun 2024 sebagai bagian dari audit tahunan atas pengelolaan keuangan pemerintah pusat. Ketua BPK RI, Isma Yatun, menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) akan memberikan opini BPK setelah mempertimbangkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Apresiasi diberikan kepada tim pemeriksa atas penyelesaian tepat waktu, menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBN.