Usulan Penambahan Dana Partai Politik dari APBN: Pendapat dan Harapan Anggota DPR serta KPK

Date: 2025-05-22

Category: Pemerintahan

Rangkuman Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, mengusulkan penambahan dana untuk partai politik (parpol) dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai langkah untuk mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan transparansi serta profesionalisme parpol. Dalam diskusi yang berlangsung pada 22 Mei 2025, Irawan menekankan bahwa dukungan keuangan dari negara dapat membantu parpol dalam menjalankan fungsinya, terutama dalam pendidikan politik. Usulan ini juga didukung oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, yang menyatakan bahwa pendanaan yang lebih besar untuk parpol dapat mencegah ketergantungan pada dana gelap dan oligarki. Berbagai partai politik memberikan tanggapan positif terhadap usulan ini, dengan beberapa anggota DPR menekankan pentingnya penggunaan dana yang transparan dan akuntabel. Namun, ada juga kekhawatiran mengenai kemampuan anggaran negara untuk mendukung kenaikan dana tersebut, seperti yang disampaikan oleh anggota Komisi II, Muhammad Khozin, yang menekankan perlunya penyesuaian dengan kondisi keuangan negara. Diskusi mengenai usulan ini masih berlangsung, dengan harapan bahwa sistem pendanaan parpol dapat diperkuat dengan integritas dan transparansi yang lebih baik.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Usulan KPK untuk menambah dana partai politik dari APBN disambut baik oleh beberapa pejabat dan pimpinan partai. Mereka menekankan pentingnya pendanaan yang memadai untuk mengurangi budaya politik uang dan memastikan partai dapat berfungsi dengan baik dalam konteks pendidikan politik dan regenerasi. Dede, misalnya, menyatakan bahwa pendanaan dari pemerintah dapat membuat partai "bernapas lega" dan mengurangi ketergantungan pada penyandang dana. Huda juga menyoroti bahwa penambahan dana diharapkan dapat mengurangi biaya politik yang tinggi dan memperkuat peran partai dalam demokrasi. Dari sisi Konservatif: Beberapa suara konservatif menunjukkan kehati-hatian terhadap usulan KPK. Herman menekankan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan efisiensi dan realokasi anggaran, sehingga Partai Demokrat lebih memilih untuk memaksimalkan dana yang ada. Said juga mengingatkan agar penerapan usulan ini tidak dilakukan terburu-buru dan perlu pengkajian lebih dalam sebelum diimplementasikan. Ada kekhawatiran bahwa penambahan dana harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan masalah baru dalam pengelolaan partai.